Bupati Jember, Muhammad Fawait, mendesak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PTPN dan Perum Perhutani untuk mengambil peran lebih aktif dalam menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Penekanan khusus diberikan pada masyarakat yang bermukim di kawasan pinggiran atau sabuk hijau, yang berdekatan dengan lahan-lahan milik kedua perusahaan negara tersebut.
Gus Fawait, sapaan akrab Muhammad Fawait, mengakui bahwa meskipun tren kemiskinan di Jember menunjukkan penurunan, persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang belum tuntas dalam satu dekade terakhir. Ia menyoroti bahwa perhatian utama saat ini harus tertuju pada warga di sekitar lahan PTPN dan Perhutani, yang kerap menjadi kantong-kantong kemiskinan.
Menurutnya, keberadaan PTPN dan Perhutani di Jember harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.
“Kita punya dua BUMN besar di sini. Keberadaan mereka kami harapkan bisa memberikan bantuan, untuk mengurai kemiskinan yang banyak menumpuk di pinggir perkebunan dan hutan. Jember sedang berikhtiar menuju target nol persen kemiskinan ekstrem tersebut,” kata Gus Fawait saat mengikuti talk show di Gedung Soetardjo Universitas Jember, pada Senin, 13 April 2026.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Sebagai langkah konkret, Gus Fawait mendorong pemanfaatan program hutan sosial. Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 36 ribu hingga 38 ribu hektare lahan yang berpotensi untuk dikelola secara legal oleh masyarakat. Ia juga meminta agar hak pengelolaan lahan tersebut diprioritaskan bagi warga di sekitar hutan yang tergolong miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, Gus Fawait juga menyoroti keberadaan lahan-lahan tidur milik PTPN, baik di wilayah perkebunan maupun kawasan perkotaan. Ia mendorong agar pengelolaan lahan tersebut melibatkan pihak ketiga dengan kewajiban menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Lahan PTPN di kawasan perkotaan juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi informal, guna mencegah masyarakat terjerumus ke dalam kemiskinan.
Dalam penjelasannya, Gus Fawait menggambarkan kondisi kemiskinan ekstrem sebagai situasi di mana masyarakat harus bekerja setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan makan di hari yang sama. Saat ini, tercatat sekitar 90 ribu kepala keluarga (KK) di Jember masuk dalam kategori desil 1 atau kemiskinan ekstrem.
“Meskipun penurunan kemiskinan kita termasuk yang tercepat kedua di Jawa Timur dan tercepat pertama di wilayah Tapal Kuda, saya tidak merasa cukup puas. Masih ada masyarakat kita yang masuk kategori sangat miskin,” imbuhnya.
Gus Fawait juga menyoroti kurangnya keterlibatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dalam koordinasi pengelolaan hutan sosial oleh instansi pusat. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Kehutanan dan Perhutani untuk lebih intens berkoordinasi dengan Pemkab Jember. Koordinasi ini dinilai penting agar data kemiskinan yang dimiliki pemerintah daerah dapat menjadi acuan utama dalam pemberian hak kelola lahan, sehingga intervensi ekonomi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Jember.
