Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyoroti kinerja PT Bank Sulteng untuk tahun buku 2025. Sebagai pemegang saham pengendali (PSP), Pemprov Sulteng menilai performa bank daerah tersebut secara keseluruhan cukup baik dengan peningkatan laba.

Penilaian ini disampaikan Gubernur Sulteng Anwar Hafid usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sulteng Tahun 2026 di Palu, Rabu (4/2/2026).

Kinerja Positif dan Cita-cita Gedung Ikonik

“RUPS saat ini melakukan penilaian terhadap kinerja Bank Sulteng, secara keseluruhan kinerja cukup bagus dengan laba meningkat,” ujar Gubernur Anwar Hafid, Kamis (5/2/2026).

Selain menyoroti kinerja keuangan, Gubernur Anwar Hafid juga mengungkapkan harapannya agar Bank Sulteng ke depan memiliki kantor termegah di Sulawesi Tengah, bahkan menjadi bangunan paling ikonik di daerah tersebut. Cita-cita ini didasari pengalamannya saat berkunjung ke berbagai provinsi yang menunjukkan kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah lain tampil megah dan representatif.

“Cita-cita saya, kalau orang datang ke Sulawesi Tengah dan melihat gedung paling megah, itu adalah Bank Sulteng,” harapnya.

Anwar Hafid optimistis cita-cita tersebut dapat terwujud, terutama dengan dukungan kerja sama bersama Mega Corpora yang merupakan pemegang saham terbanyak kedua di Bank Sulteng.

Komposisi Kepemilikan Saham Bank Sulteng

Adapun komposisi kepemilikan saham Bank Sulteng dari terbesar hingga terkecil adalah sebagai berikut:

  • Pemprov Sulteng: 30,64 persen (1.507.448 lembar saham)
  • PT Mega Corpora: 26,00 persen (1.279.348 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong: 4,93 persen (242.638 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Banggai: 4,85 persen (238.417 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Tolitoli: 4,52 persen (222.523 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan: 3,68 persen (181.068 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Poso: 3,49 persen (171.897 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Donggala: 3,42 persen (168.487 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una: 3,34 persen (164.495 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Buol: 3,02 persen (148.407 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Morowali Utara: 2,94 persen (144.741 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Morowali: 2,93 persen (144.164 lembar saham)
  • Pemerintah Kota Palu: 2,56 persen (125.728 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Banggai Laut: 2,31 persen (113.591 lembar saham)
  • Pemerintah Kabupaten Sigi: 1,36 persen (66.746 lembar saham)