Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa penanganan stunting di wilayahnya harus didasarkan pada pendataan yang akurat dan menyeluruh. Hal ini penting agar setiap kebijakan dan intervensi yang diambil dapat benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka Safari Ramadan 1447 Hijriah ke Puskesmas Gerung, Lombok Barat, pada Kamis (26/2/2026). Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh sang istri, Sinta Agathia, yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK NTB. Keduanya berdialog langsung dengan para ibu dan kader posyandu setempat.

Data Akurat Kunci Kebijakan Presisi

Gubernur Iqbal menekankan bahwa stunting merupakan masalah kompleks yang tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. “Kesimpulannya adalah kalau stunting ini yang paling perlu adalah pendataan. Datanya harus betul-betul akurat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, faktor-faktor penyebab stunting bisa beragam, mulai dari genetik, sanitasi yang buruk, hingga kondisi rumah tidak layak huni yang rentan memicu TBC dan kelembapan. “Tidak satu faktor yang membuat terjadinya stunting. Bisa jadi genetik, sanitasi buruk, rumah tidak layak huni sehingga rentan terkena TBC dan kelembapan. Tidak ada satu solusi untuk stunting ini,” tegas Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur.

Oleh karena itu, lanjutnya, data yang baik dan akurat menjadi fondasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih presisi. “Yang jelas, kalau kita punya data yang baik dan akurat maka kita bisa membangun kebijakan yang lebih presisi sesuai jenis intervensi yang dibutuhkan masing-masing anak,” tambahnya.

Apresiasi dan Tantangan Penurunan Stunting

Miq Iqbal turut menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Puskesmas Gerung dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menangani stunting, termasuk program pembagian susu. “Banyak sekali kegiatan puskesmas dalam rangka menangani stunting. Saya ucapkan terima kasih atas upaya intervensi yang serius yang dilakukan Lombok Barat, termasuk pembagian susu,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB juga berkomitmen untuk membantu identifikasi kebutuhan intervensi di daerah lain, mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. “Kita juga akan membantu melakukan identifikasi di daerah-daerah lain, karena saya yakin kebutuhan intervensi di setiap tempat berbeda-beda,” jelasnya.

Meskipun angka stunting di NTB menunjukkan tren penurunan, Gubernur mengingatkan bahwa capaian ini masih perlu terus ditingkatkan. “Alhamdulillah ada penurunan stunting, tapi ini perlu terus ditingkatkan. Ini masalah yang sangat serius karena menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, termasuk melalui program desa berdaya di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem dan angka stunting yang tinggi. “Kolaborasi harus kita lakukan, termasuk melalui program desa berdaya di desa-desa dengan kemiskinan ekstrem yang juga memiliki angka stunting tinggi,” imbuhnya.

Peran Ibu dan Risiko Pernikahan Usia Anak

Gubernur Iqbal juga menyoroti bahwa upaya pengentasan stunting tidak dapat diemban pemerintah sendiri. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya mengentaskan stunting. Ini butuh dukungan semua pihak. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri,” ucapnya.

Ia secara khusus menggarisbawahi peran penting para ibu, terutama yang anaknya telah menunjukkan kemajuan, untuk saling mendukung. Selain itu, Gubernur mengingatkan tentang persoalan pernikahan usia anak yang berpotensi meningkatkan risiko stunting. Ia menekankan pentingnya kesiapan kesehatan, mental, dan finansial sebelum memutuskan untuk memiliki anak.

Pencegahan dan Edukasi dari TP PKK NTB

Sementara itu, Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia, dalam arahannya menyampaikan bahwa pekerjaan rumah dalam penanganan stunting masih sangat besar. “PR kita dalam penanganan stunting ini sangat berat. Ada anak-anak yang menuju stunting dan harus kita jaga agar jangan sampai benar-benar stunting,” pesannya.

Ia juga berpesan agar masyarakat tidak menjadikan pernikahan usia anak sebagai solusi atas persoalan sosial dan ekonomi. “Tolong dipesankan kepada anak-anak dan keluarga bahwa menikah bukan solusi, justru bisa menambah masalah jika belum siap. Perkuat peran kader dalam memberikan edukasi tentang stunting,” tegas Sinta.

Menutup arahannya, Sinta Agathia mengingatkan pentingnya kerja keras sejak dini demi masa depan anak. “Lebih baik kita capek sekarang daripada menyesal ketika anak-anak kita sudah besar. Masa depan mereka bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor, memperbaiki kualitas data, serta memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam upaya percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah NTB.

sumber gambar: kicknews.today