Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memastikan alokasi anggaran tanggap bencana alam sebesar Rp16 miliar. Dana tersebut bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi dampak banjir dan angin puting beliung yang melanda sejumlah wilayah di NTB.
Iqbal menjelaskan bahwa dana BTT ini akan digunakan berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang diprioritaskan. “Anggaran Rp16 miliar itu jumlah uang yang kita sediakan di BTT. Untuk apa saja anggaran itu, nanti tergantung hasil analisa kebutuhan yang mau diselesaikan atau diprioritaskan dulu,” ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB di Mataram pada Senin, 19 Januari 2026.
Meskipun jumlah alokasi dana BTT ini dirasa tidak terlalu besar, Iqbal berharap dana tersebut dapat membantu kabupaten/kota yang terdampak. “Jadi, mana yang paling esensial dalam rangka mengaktifkan kembali perekonomian itu yang diprioritaskan. Karena jangan sampai (bencana) jadi hambatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Prioritas Logistik dan Infrastruktur Vital
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah mengundang perwakilan dari kabupaten/kota untuk menyiapkan usulan program kegiatan. “Kita sudah undang kabupaten kota, untuk menyiapkan usulan program kegiatannya apa saja. Nah, yang ndak bisa ditangani kabupaten dibantu provinsi melalui dana BTT,” kata Sadimin.
Menurut Sadimin, anggaran BTT tersebut akan diprioritaskan untuk kebutuhan logistik mendesak dan perbaikan infrastruktur vital. “Sesuai arahan gubernur kan ada Rp16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan untuk diperbaiki,” jelasnya.
Dana Rp16 miliar ini akan mencakup penanganan di sejumlah daerah yang terdampak bencana banjir dan angin puting beliung, seperti Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Kota Bima, Dompu, dan Lombok Timur.
Pendataan Kerugian Masih Berlangsung
Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan pendataan total kerugian dan jumlah rumah warga yang rusak. “Pendataan masih berlangsung. Tim Reaksi Cepat BPBD masih berada di lapangan untuk melakukan penghitungan secara menyeluruh. Jadi, belum bisa kita sebutkan estimasi kerugian karena masih dihitung. Rumah yang rusak sudah ada datanya, tapi belum menyeluruh. Teman-teman masih turun ke lapangan,” ucap Sadimin.
Lebih lanjut, Sadimin menjelaskan bahwa penanganan rumah rusak nantinya akan dilakukan secara kolaboratif. “Makanya kita lihat kemampuan anggarannya. Nanti coba kita hitung, coba kita ajukan apa kebutuhan-nya. Nanti sama-sama kita, dari BNPB, dari kabupaten/kota, provinsi, maupun dari BWS. Sesuai kewenangan-nya,” pungkasnya.
