Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerjanya. Ia juga secara tegas memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar transparan terhadap progres pembangunan di wilayahnya.
Luthfi menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak publik yang semua orang boleh tahu. Hal ini disampaikannya dalam acara silaturahmi dan buka bersama dengan para wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Selasa (10/3).
“Saya perintahkan semua terbuka, jangan ada yang ditutupi. Harus terbuka, blakotang. Tidak hanya untuk wartawan, tetapi masyarakat boleh boleh tanya. Di situ ada akuntabilitas keterbukaan informasi publik yang harus diketahui oleh masyarakat,” kata Luthfi.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana, perwakilan Bazas Jawa Tengah, sejumlah kepala OPD, serta para wartawan.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi kembali menegaskan pentingnya menggandeng insan pers untuk berkolaborasi membangun Jawa Tengah. Kolaborasi ini diharapkan menjadi sarana penyebaran informasi dan edukasi yang efektif kepada masyarakat.
Secara khusus, Luthfi juga menyatakan bahwa masukan dan kritik dari wartawan serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka bersama membangun Jawa Tengah. “Media juga memiliki peran untuk melakukan pembangunan. Tugas jurnalis sama dengan kita (pemerintah), dalam rangka untuk mendidik dan membangun masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana sependapat bahwa jurnalis memiliki tugas yang sama dengan pemerintah, yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Perjuangan tersebut, menurutnya, dilakukan melalui berbagai media seperti tulisan, foto, dan video.
“Kita memiliki kewajiban itu. Dalam menjalankan profesi, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, pun berhak untuk mendapatkan informasi dari para narasumber,” kata Iwan, sapaan akrab Setiawan.
Iwan menambahkan, jurnalis memiliki cara tersendiri agar informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat secara utuh. Ia menekankan bahwa informasi memang harus transparan, namun transparansi bukan berarti tanpa verifikasi. “Sejatinya informasi itu memang harus transparan, tetapi transparan itu bukan berarti telanjang. Harus ada chek and recheck kepada stakeholder atau mitra,” paparnya.
Menurut Iwan, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan wartawan menjadi hal yang tidak terpisahkan. “Ketika bagus kita sampaikan bagus, kalau ada kritik kita sampaikan juga dengan memberikan solusi. Media juga menjadi part of solution,” pungkasnya.
