Gubernur Banten Andra Soni memaparkan praktik terbaik program pengentasan kemiskinan di hadapan forum nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sebagai yang terbaik dalam pelaksanaan program tersebut.

Paparan tersebut disampaikan Andra Soni sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Acara ini berlangsung di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, pada Rabu, 4 Maret 2026.

Fokus Pemberdayaan dan Infrastruktur Desa

Dalam kesempatan itu, Andra Soni menjelaskan bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan tidak lagi hanya berfokus pada bantuan sosial semata, melainkan juga pada pemberdayaan masyarakat. Penilaian Kemendagri terhadap Pemprov Banten sebagai yang terbaik dalam program pengentasan kemiskinan disampaikan oleh pemandu acara, Frisca Clarissa.

Dua program unggulan yang menjadi sorotan adalah Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Program Sekolah Gratis. Andra Soni mengawali pemaparannya dengan menyoroti letak geografis Banten yang dekat dengan Jakarta, sebuah keuntungan strategis dalam pembangunan provinsi.

Ia juga membagikan pengalaman pribadinya tentang bagaimana pemberdayaan melalui pendidikan dapat memberikan dampak luas pada sektor-sektor lain. “Apa yang kami lakukan adalah arahan dari pemerintah. Salah satunya melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, merupakan prinsip yang harus kita kerjakan bersama,” tegas Andra Soni.

Menurut Andra Soni, sebelumnya perhatian terhadap desa masih kurang, yang mengakibatkan terhambatnya akses dan perlambatan di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan pendidikan. “Sehingga Pemprov Banten juga bertanggung jawab dalam pembangunan jalan desa. Membantu infrastruktur kehidupan desa,” tambah Andra Soni.

Program Bang Andra diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan produktivitas desa, khususnya di sektor pertanian. Hal ini, kata Andra Soni, akan mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten. Dengan posisi wilayah dan potensi yang dimiliki, ia optimistis PDRB Provinsi Banten dapat terus ditingkatkan.

“Perekonomian Provinsi Banten tahun 2025 tumbuh solid sebesar 5,37 persen (y-on-y), dengan PDRB atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp936,20 triliun,” ucapnya.

Program Sekolah Gratis dan Kolaborasi Pusat-Daerah

Selain infrastruktur, Pemprov Banten juga fokus pada pelaksanaan Program Sekolah Gratis untuk tingkat SMA, SMK, dan SKh. “Pada tahun 2026, akan dikembangkan ke sekolah Madrasah Aliyah setingkat SMA/SMK,” ungkap Andra Soni.

Gubernur mengakui adanya keraguan terkait kewenangan untuk intervensi ke Madrasah Aliyah yang berada di bawah Kementerian Agama. Namun, ia menegaskan bahwa gubernur dan pemerintah provinsi merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah, sehingga memungkinkan intervensi tersebut. “Mudah-mudahan BPK, pemeriksa dan sebagainya juga punya pemahaman yang sama,” harap Andra Soni.

Saat ini, Program Sekolah Gratis telah membiayai 60.705 anak Banten yang tidak diterima di sekolah negeri. Program ini menjalin kerja sama dengan 801 sekolah swasta di tingkatan SMA, SMK, dan SKh. “Anggarannya kurang lebih Rp165 miliar untuk satu angkatan. Jadi tahun ini anggarannya akan naik lagi,” jelas Andra Soni.

“Bahwa keberpihakan kepada pengentasan kemiskinan salah satunya melalui pembangunan jalan-jalan desa dan sekolah gratis. Harapan kami kolaborasi dengan Pemerintah Pusat bisa berjalan dengan baik, kita mengoptimalkan pemberdayaan,” pungkasnya.

Tantangan Kemiskinan Nasional dan Strategi Pusat

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan mendasar. Ia menyoroti menurunnya kelas menengah dan meningkatnya secara signifikan masyarakat rentan miskin. “Hal ini menandakan tidak kokohnya perekonomian kelas menengah,” ungkap Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, goncangan ekonomi dapat dengan mudah mendorong kelompok rentan ke jurang kemiskinan. Padahal, salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah belanja kelas menengah. Cak Imin, sapaan akrabnya, juga mengingatkan kembali Inpres Nomor 8 Tahun 2025 untuk pengentasan kemiskinan, serta target 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan target angka kemiskinan sebesar 5 persen pada tahun 2029.

Muhaimin Iskandar menekankan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan perlindungan sosial. “Perlu pemberdayaan sosial,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah berperan strategis sebagai motor penggerak pengentasan kemiskinan di daerah, dan Pemda yang berhasil akan mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan.

Cak Imin juga memaparkan delapan langkah paket kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat, meliputi:

  • Miskin ekstrem pasti kerja
  • 10 ribu hunian pekerja
  • Penghapusan piutang iuran jaminan kesehatan
  • SMK go global
  • Pasar 101 malam
  • Renovasi dan rehabilitasi pesantren
  • Reformasi agraria untuk orang miskin
  • Percepatan pemulihan pasca bencana Aceh dan Sumatera

Diskusi panel ini dipandu oleh Prisca Clarissa, dengan narasumber Gubernur Banten Andra Soni, Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PMK Leontinus Alpha Edison, Sekretaris Satgas Konvergensi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Niken Ariati, serta dari Yayasan Tsu Tji Andri Manongko.

sumber gambar: kilatnews.co