Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk beralih menggunakan sistem berbasis data dan visualisasi dalam pelaporan serta pelaksanaan program. Langkah ini ditegaskan Gubernur Sulteng Anwar Hafid guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Anwar Hafid dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD, didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, di Palu pada Rabu, 18 Maret 2026. Dalam kesempatan itu, Gubernur memperkenalkan konsep “peta hidup”, sebuah peta digital interaktif yang memuat seluruh informasi strategis pembangunan daerah.
“Ke depan kita tidak lagi bertumpu pada laporan tebal. Semua harus ditampilkan dalam bentuk peta kerja yang bisa dibaca dengan cepat dan jelas,” ujar Anwar Hafid. Ia menekankan bahwa melalui peta digital ini, setiap OPD dapat memaparkan programnya secara visual di layar, tanpa perlu membawa dokumen fisik yang tebal.
Peta digital ini dirancang agar dapat di-zoom hingga ke titik lokasi untuk melihat detail pekerjaan di lapangan. Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat langsung menampilkan ruas jalan yang telah dibangun, lengkap dengan panjang dan kondisinya, sekaligus memperlihatkan rencana lanjutan pada tahun berikutnya. “Kalau kita lihat di peta, akan kelihatan apakah program itu berlanjut atau lompat-lompat tanpa tuntas,” tegas Gubernur.
Konsep “peta hidup” juga memungkinkan integrasi data lintas sektor, seperti kelautan, pertanian, hingga pendidikan. Seluruh informasi akan tersaji dalam satu sistem digital yang dapat diakses kapan saja, bahkan saat kunjungan lapangan. “Cukup dengan satu perangkat, kita bisa melihat semua program. Mau cek di lapangan, tinggal buka petanya,” jelas Anwar Hafid.
Gubernur menargetkan dalam dua tahun ke depan, seluruh program pembangunan di Sulawesi Tengah telah terdokumentasi secara visual dan terintegrasi dalam sistem ini. Ia juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah adalah “pemain inti” dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, mendorong setiap OPD untuk aktif berinovasi dan tidak bersikap pasif. “Saya terbuka dengan ide. Kalau ada cara yang lebih cepat dan tepat, saya siap ikut. Yang penting tujuan kita tercapai,” katanya.
Konsep ini juga akan diterapkan dalam forum perencanaan seperti Musrenbang, yang akan didesain lebih strategis dengan menghadirkan langsung kementerian terkait serta berbasis data visual yang jelas. Penyampaian laporan kepada DPR pun akan diubah menjadi lebih ringkas dan visual. Seluruh transformasi ini, menurut Gubernur, bermuara pada satu tujuan utama, yakni pengentasan kemiskinan secara terukur dan tepat sasaran.
