Fasilitas negara Gibran kembali menjadi sorotan setelah ia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Penulis opini ini menilai Gibran seharusnya tidak menerima berbagai fasilitas yang biasanya diberikan kepada mantan wakil presiden.
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 dan PP Nomor 59 Tahun 2013, mantan wakil presiden berhak atas uang pensiun seumur hidup sebesar Rp20 juta per bulan. Mereka juga memperoleh rumah, layanan listrik, air, telepon, dan internet, perawatan kesehatan bagi keluarga, serta pengawalan Paspampres. Penulis menilai aturan tersebut tidak bisa diterapkan kepada Gibran.
Mengapa Fasilitas Negara Gibran Dipertanyakan
Penulis menyebut Gibran menjabat wakil presiden dengan dokumen palsu, yakni surat keterangan penyetaraan ijazah SMA. Surat itu dibatalkan Mahkamah Agung lewat putusan kasasi 749-K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, dan secara tersirat dianulir Mahkamah Konstitusi melalui putusan 01/PHPU.Pres-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
Menurut opini tersebut, surat yang terbit pada 6 Agustus 2019 itu diperoleh dengan cara menipu, karena Gibran tidak memiliki ijazah luar negeri yang bisa disetarakan. Penulis menilai penerbitannya terjadi karena pengaruh kekuasaan ayahnya, sebab pejabat kementerian dinilai sulit menolak perintah atasan. Kemendikdasmen mencabut surat tersebut pada 11 November 2026.
Dengan pencabutan itu, surat tersebut dianggap tidak pernah ada. Konsekuensinya, Gibran dinilai tidak sah mengikuti Pilpres 2024 dan Pilkada Solo 2020, sehingga tidak sah pula menduduki jabatan wakil presiden.
Pemberian Fasilitas Dinilai Melawan Hukum
Penulis mempertanyakan mengapa seorang wakil presiden yang dianggap ilegal tetap menerima imbalan layaknya wakil presiden yang sah. Jika fasilitas itu tetap diberikan, tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran hukum yang menguntungkan wakil presiden ilegal.
Penulis juga mendesak DPR mengeluarkan peringatan keras agar pemerintah tidak memberikan fasilitas tersebut. Ia menilai Gibran seharusnya diproses pidana atas dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu, bukan menerima fasilitas negara.
Sumber: GOnews.id
