Akademisi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram, Fariz Primadi Hirsan, mendesak perubahan fundamental dalam paradigma pembangunan Kota Mataram. Menurutnya, pergeseran ini krusial agar Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut mampu menghadapi ancaman banjir di masa depan, terutama pasca-bencana hidrometeorologi parah pada tahun 2025.
“Perubahan mendasar yang perlu kita semua pahami adalah menggeser paradigma dari mengalirkan air secepat mungkin ke pendekatan menahan dan meresapkan air sebanyak mungkin,” ujar Fariz di Mataram, Jumat (30/1/2026).
Banjir dan Iklim sebagai Basis Kebijakan Tata Ruang
Fariz menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda pada tahun 2025 tidak boleh lagi dianggap sebagai isu sektoral yang ditangani secara parsial oleh dinas teknis. Sebaliknya, ia menekankan perlunya menjadikan banjir dan iklim sebagai basis utama dalam menyusun dan merevisi kebijakan tata ruang Kota Mataram.
“Secara konkret, kita yang hidup di Kota Mataram, bahkan di Provinsi NTB secara lebih luas perlu mempertimbangkan banjir dan iklim sebagai basis utama revisi kebijakan tata ruang, bukan sekadar isu sektoral,” kata Fariz, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) NTB.
Untuk mencapai ketahanan terhadap banjir, Fariz mendorong pengembalian fungsi ekologis wilayah kota. Hal ini mencakup penguatan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) yang fungsional, pemulihan kawasan sempadan sungai, serta perlindungan kawasan resapan air dari alih fungsi lahan.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa infrastruktur hijau seperti sumur resapan, kolam retensi mikro, atap hijau, dan permeable pavement harus menjadi syarat wajib dalam setiap pembangunan di Kota Mataram.
Kepadatan Zona Rawan dan Peran Mataram
Fariz juga menyoroti pentingnya pengendalian kepadatan di zona-zona rawan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar beban ruang tidak semakin berat dan kota dapat berfungsi secara optimal dalam menghadapi tantangan lingkungan.
“Sebagai ibu kota provinsi, Kota Mataram harus menjadi etalase kota adaptif iklim, bukan justru menjadi titik lemah sistem lingkungan NTB,” tegasnya.
Dampak Banjir Mataram 2025
Sebagai konteks, pada 6 Juli 2025, hujan ekstrem yang mengguyur Pulau Lombok memicu banjir besar di Kota Mataram. Bencana hidrometeorologi ini, yang terjadi saat puncak kemarau, berdampak signifikan terhadap 38.673 warga dan menyebabkan kerugian sekitar Rp55 miliar.
Berdasarkan hasil pengukuran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kawasan Lingsar dan Narmada, yang merupakan hulu bagi sungai-sungai di Kota Mataram, diguyur hujan dengan intensitas sangat lebat, melebihi 100 milimeter. Kondisi ini mengakibatkan tumpahan 4,2 miliar liter air hujan dalam waktu singkat di Kota Mataram, yang kemudian memicu bencana banjir.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa sebanyak 52,27 persen kelurahan di Kota Mataram memiliki pemukiman di bantaran sungai, sebuah faktor yang turut memperparah risiko banjir.
