Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tengah menyiapkan sistem penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berbasis digital. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran, sekaligus mempermudah proses pengaduan dan pemantauan terhadap para PMKS.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakir Walad, menjelaskan bahwa sistem digital ini akan memungkinkan pembaruan data PMKS secara berkelanjutan. “Sistem ini bertujuan agar kami bisa memperbarui data PMKS setiap saat atau secara real-time,” ujar Muzakir di Mataram, Selasa.
Digitalisasi untuk Data Real-time dan Integrasi Nasional
Konsep digitalisasi penanganan PMKS ini merupakan bagian integral dari program nasional. Selain itu, langkah ini juga mendukung posisi Mataram sebagai salah satu kota percontohan dalam penerapan digital public infrastructure untuk penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi dan berbasis data.
Penguatan sistem digital ini secara spesifik diarahkan untuk memperbaiki mekanisme pendataan dan pendampingan PMKS di Kota Mataram. Saat ini, terdapat sekitar 30 kategori PMKS yang menjadi fokus penanganan Dinsos Mataram. Kategori-kategori tersebut meliputi anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, fakir miskin, tuna susila, pengemis, pemulung, hingga korban bencana dan korban kekerasan.
Melalui program digitalisasi ini, Muzakir menambahkan, peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial akan dioptimalkan. Pencatatan berbasis data yang akurat akan memungkinkan pemantauan perkembangan masyarakat yang telah ditangani, baik melalui pendampingan maupun rehabilitasi.
Pendekatan Humanis dan Optimalisasi “Bale Harum”
Dinsos Mataram juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan berbagai unsur sosial kemasyarakatan. Keterlibatan ini dianggap krusial dalam upaya menekan persoalan kemiskinan struktural di Kota Mataram.
“Penanganan PMKS tidak semata-mata melalui tindakan, akan tetapi kami lebih mendorong untuk pendampingan humanis,” tegas Muzakir. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi para PMKS.
Lebih lanjut, Muzakir mengungkapkan bahwa “Bale Harum” akan difungsikan secara optimal sebagai pusat penanganan dan rehabilitasi PMKS. Melalui fasilitas ini, pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan tersebut.
“Bale Harum akan kami optimalkan menjadi pusat penanganan PMKS guna mendorong upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di kota ini,” pungkasnya.
