Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mulai menggeser paradigma pertahanan negara dari sekadar kekuatan militer menuju kekuatan identitas. Dalam upaya strategis ini, DPN menyerap aspirasi dari para seniman di Dewan Kesenian Surabaya (DKS) pada Rabu (29/4) di Balai Pemuda.
Kunjungan kerja ini bertujuan mengumpulkan data strategis guna merumuskan kebudayaan sebagai instrumen geopolitik Indonesia yang lebih gahar di mata dunia. Deputi Bidang Geopolitik DPN, Dr. Begi Hersutanto, menegaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa masa kini sangat bergantung pada kemampuan mengelola soft power.
Menurut Dr. Begi, ekspresi artistik harus naik kelas menjadi strategi sistematis yang difasilitasi negara, mencontoh kesuksesan Korea Selatan dengan gelombang K-Pop-nya. “Indonesia perlu menemukan kembali jati diri melalui jalur kebudayaan. Proses tersebut tidak bisa dibiarkan berjalan alami, melainkan harus dirancang secara terstruktur oleh pemerintah,” ujar Begi di hadapan para tokoh seni dan budaya Jawa Timur.
Langkah DPN ini disambut positif oleh Ketua DKS, Chrisman Hadi. Ia menilai landasan hukum pemajuan kebudayaan di Indonesia sudah sangat kokoh, mulai dari UU Nomor 5 Tahun 2017 hingga Perpres Nomor 114 Tahun 2022, yang memposisikan budaya sebagai pilar pembangunan.
Chrisman melihat potensi besar DKS sebagai mata rantai kebijakan DPN dalam memperkuat ketahanan nasional. “Kekayaan kultural kita luar biasa. DKS siap menjadi mitra strategis DPN untuk mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan mandat undang-undang pertahanan negara,” ucapnya.
Selain diplomasi global, forum tersebut juga menyinggung persoalan akar rumput yang kian mencemaskan, yakni lunturnya identitas nasional. Taufik Hidayat, atau yang akrab disapa Monyong, menyoroti hilangnya kedekatan masyarakat terhadap aksara asal.
Pegiat aksara Jawa itu membandingkan Indonesia dengan negara-negara seperti Jepang atau Thailand yang tetap digdaya karena memegang teguh literasi asli mereka. “Bangsa lain kokoh karena punya aksara. Kita malah menjauh dari induk aksara sendiri. Harus ada gerakan nyata menghidupkan kembali pemahaman aksara Jawa demi memperkuat fondasi bangsa,” kata Monyong.
Pertemuan penting ini dihadiri jajaran petinggi DPN, termasuk Marsma TNI Aminto Senisuka dan Laksma TNI R. Firman Noegraha. Dari sisi budayawan, nampak hadir tokoh senior Henry Nurcahyo, pakar pendidikan Isa Anshori, hingga akademisi teater Dr. Indar Sabri.
Seluruh masukan dari ruang diskusi Balai Pemuda ini nantinya bakal dirangkum menjadi rekomendasi khusus bagi Presiden Republik Indonesia. DPN berkomitmen menjadikan kebudayaan bukan lagi sebagai pelengkap, melainkan agenda strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang kian liar.
