Dasco Cawapres kembali menjadi sorotan setelah Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menyatakan keberatan atas mencuatnya nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden. Organisasi tersebut menilai pengusulan itu bergulir ketika pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah elemen masyarakat belum tuntas.
Menurut Bakornas, pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong berlangsung bersamaan dengan penyidikan perkara yang menyangkut keamanan negara, dugaan penyalahgunaan perangkat kepolisian, dan perlindungan hak konstitusional warga. Kondisi itu, kata mereka, menuntut proses pengisian jabatan dikawal ketat. Bakornas juga menekankan bahwa proses tersebut harus transparan, akuntabel, dan terbuka untuk diuji publik.
Dasco Cawapres dan Perubahan Sikap soal Pencalonan
Pada 5 November 2026, Dasco membantah kabar bahwa dirinya akan dicalonkan sebagai Wakil Presiden dan menyebut isu tersebut hoaks. Ia juga mengaitkan kabar itu dengan upaya mengalihkan perhatian dari kasus penyadapan ilegal.
Sikap tersebut berbeda dengan perkembangan berikutnya. Pada 15 November 2026, sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra mulai terang-terangan mendukung Dasco. Sehari kemudian, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyebut hampir seluruh DPD dan DPC partai mengusulkan nama Dasco, dan menurutnya usulan itu lahir dari inisiatif para pengurus daerah.
Bakornas mengakui bahwa dukungan yang muncul setelah pernyataan Dasco tidak otomatis membuktikan bahwa pernyataannya pada 5 November keliru. Meski begitu, perubahan ini dinilai wajar memicu permintaan klarifikasi publik. Organisasi itu mempertanyakan bagaimana dinamika pencalonan bisa dipisahkan dengan jelas dari narasi pengalihan isu penyadapan yang sebelumnya disampaikan Dasco sendiri.
Sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco dinilai memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan pengawasan terhadap penanganan perkara tetap berjalan dan tidak terpinggirkan oleh hiruk-pikuk pencalonan.
Pengisian Jabatan Wakil Presiden Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Bakornas menegaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, tidak semata-mata menjadi urusan konsolidasi internal partai politik. Konstitusi memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon kepada MPR, yang kemudian memilih salah satunya.
Kewenangan itu, menurut Bakornas, mesti dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa, kualitas tata kelola pemerintahan, integritas jabatan publik, dan kebutuhan menjaga kepercayaan masyarakat. Faktor pengalaman politik, kedekatan dengan Presiden, dan dukungan partai dinilai tidak cukup menjadi satu-satunya pertimbangan.
Masyarakat, kata Bakornas, berhak mengetahui alasan substantif di balik usulan seseorang untuk menduduki jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan. Karena itu, proses pengisian jabatan semestinya disertai penjelasan mengenai rekam jejak pengawasan konstitusional, integritas, komitmen terhadap hak asasi manusia, kemampuan menjalankan pemerintahan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik.
Polemik Pencalonan Tidak Boleh Menggeser Penyidikan
Bakornas menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah warga negara merupakan persoalan serius yang menyangkut supremasi hukum serta keamanan informasi strategis nasional. Paparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR pada 12 November 2026 disebut menunjukkan empat tersangka dan dugaan penggunaan sistem penyadapan kepolisian di luar prosedur hukum yang sah.
Pengungkapan perkara, menurut organisasi itu, mesti menjangkau seluruh rantai perintah, pelaksanaan teknis, penerimaan hasil penyadapan, dan dugaan penghilangan data elektronik.
Bakornas menegaskan bahwa berdasarkan informasi publik yang tersedia, belum ada bukti terverifikasi yang menunjukkan Sufmi Dasco Ahmad memerintahkan, mengendalikan, atau terlibat dalam operasi penyadapan tersebut. Karena itu, hubungan antara polemik pencalonan dan perkara pidana tidak boleh dianggap sebagai fakta tanpa alat bukti.
Meski demikian, tidak adanya bukti keterlibatan pidana tidak menghapus kewajiban pejabat publik untuk menjalankan tugas konstitusional secara transparan. Bakornas meminta pengawasan DPR terhadap penyidikan tetap dilakukan secara objektif dan profesional.
Negara Diminta Mengaudit Sistem Pengawasan Intelijen
Bakornas mempertanyakan efektivitas mekanisme pencegahan dan pengawasan yang semestinya melindungi sistem penyadapan negara dari penyalahgunaan. Jika infrastruktur negara bisa dipakai tanpa dasar hukum yang sah, negara perlu menelusuri penyebabnya, baik berupa lemahnya pengendalian internal, penyimpangan otorisasi, maupun kegagalan pengawasan.
Organisasi itu mendesak evaluasi terhadap unit terkait di kepolisian serta koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan penyelenggara intelijen negara lainnya, sepanjang relevan dengan kewenangan masing-masing. Evaluasi itu, menurut Bakornas, harus menilai deteksi dini, pengendalian akses, pelaporan ancaman, dan audit elektronik.
Setiap kesimpulan mengenai kegagalan atau kelalaian lembaga, tegas Bakornas, harus berlandaskan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hak Korban Harus Didahulukan
Bakornas menegaskan perlindungan konstitusional tidak boleh hanya berpusat pada Presiden dan pejabat negara. Mahasiswa, aktivis, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, dan warga lainnya, menurut mereka, memiliki hak yang sama atas privasi, rasa aman, perlindungan hukum, dan pemulihan.
Negara diminta memfasilitasi hak korban sesuai undang-undang, di antaranya:
- Perlindungan atas identitas, komunikasi, dan keselamatan pribadi.
- Pendampingan hukum dari advokat serta akses layanan bantuan hukum.
- Informasi berkala mengenai perkembangan perkara pidana sesuai aturan.
- Perlindungan dari LPSK bila syarat terpenuhi.
- Permohonan restitusi untuk kerugian yang bisa dibuktikan.
- Pemulihan hak atas data pribadi yang diolah secara melawan hukum.
- Dukungan pemulihan psikologis dan sosial jika memenuhi syarat.
- Pengamanan seluruh alat bukti elektronik agar perkara terungkap.
Pemenuhan hak korban, menurut Bakornas, harus berjalan bersamaan dengan proses penyidikan.
Enam Tuntutan Bakornas LKBHMI PB HMI
Berdasarkan persoalan tersebut, Bakornas mengajukan enam tuntutan:
- Klarifikasi terbuka dari Sufmi Dasco Ahmad. Dasco diminta menjelaskan sikapnya atas dukungan pencalonan dari struktur Partai Gerindra, serta kaitannya dengan pernyataan sebelumnya soal dugaan pengalihan isu.
- Transparansi pertimbangan calon Wakil Presiden. Pengajuan dua nama oleh Presiden diharapkan disertai pertimbangan kepentingan nasional, kualitas kepemimpinan, rekam jejak integritas, dan tanggung jawab konstitusional yang bisa dijelaskan kepada masyarakat.
- Pengawasan DPR yang independen. Komisi III DPR didesak terus mengawasi penanganan perkara secara objektif, serta memastikan tidak ada intervensi politik maupun pembiaran terhadap penyimpangan hukum.
- Audit independen terhadap sistem penyadapan negara. Evaluasi keamanan informasi, pengawasan internal, dan koordinasi lembaga terkait diminta dengan mempertimbangkan batas kewenangan dan kerahasiaan negara yang sah.
- Pemulihan hak korban. Polri, LPSK, dan instansi terkait didorong menyediakan mekanisme perlindungan, pendampingan, restitusi, serta pemulihan hak yang bisa diakses seluruh korban.
- Penguatan regulasi penyadapan. DPR dan pemerintah didesak mempercepat penyusunan kerangka hukum penyadapan yang memuat batas kewenangan, pengawasan independen, otorisasi sah, pengamanan data, dan mekanisme pemulihan korban.
Dari Rechtsstaat menuju Welfare State
Bakornas memandang jabatan publik sebagai amanah konstitusional, bukan sekadar hasil kesepakatan politik di antara elite. Negara hukum atau Rechtsstaat, menurut mereka, memastikan setiap pemegang kekuasaan tunduk pada hukum, sedangkan prinsip Welfare State menuntut kekuasaan dipakai untuk melindungi hak, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam kerangka Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI, integritas kekuasaan harus diuji melalui keberpihakan pada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Organisasi itu menegaskan setiap aspirasi pencalonan harus bisa diuji secara terbuka, dan setiap pengawasan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan negara harus terus berjalan tanpa kompromi.
Dalam rilisnya, Bakornas LKBHMI PB HMI menutup pernyataan dengan menyebut:
“Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar hasil konsolidasi kekuatan politik. Ia adalah amanah konstitusional yang menuntut integritas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia.”
Sumber: Legion News
