Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Nusa Tenggara Barat mengecam dugaan intervensi dan tekanan bisnis terhadap perusahaan media yang memberitakan sidang korupsi PT AMGM. Perkara itu menyeret Bupati Lombok Barat dan mantan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM).

Ketua AMSI Wilayah NTB, Sirtupillaili, menyesalkan tindakan oknum perusahaan yang berusaha menghalangi pemberitaan persidangan. Cara yang dipakai berupa iming-iming dan ancaman pemutusan kerja sama advertorial. Menurut dia, langkah itu bertolak belakang dengan semangat kebebasan pers dan etika jurnalistik.

“Publik berhak tahu atas fakta-fakta dalam persidangan terkait kasus korupsi Bupati Lombok Barat dan eks Dirut PT AMGM. Hendaknya kerja sama bisnis antara media dan perusahaan tidak menjadi alat untuk mengekang kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik,” tegas Sirtupillaili dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Sirtupillaili, yang akrab disapa Sirtu, juga menggarisbawahi bahwa kerja sama advertorial adalah kesepakatan bisnis. Karena itu, kerja sama tersebut wajib dijalankan secara profesional dan proporsional, tanpa masuk ke ruang redaksi.

Sidang Korupsi PT AMGM dan Lima Tuntutan AMSI NTB

Menanggapi persoalan itu, AMSI NTB secara resmi menyampaikan lima tuntutan:

  1. Mendesak PT AMGM menghentikan segala bentuk tekanan bisnis terhadap perusahaan media, termasuk ancaman pemutusan kerja sama iklan dan advertorial untuk memengaruhi isi pemberitaan.
  2. Meminta pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga bisnis menghormati independensi perusahaan pers serta tidak mencampuri kebijakan redaksi melalui hubungan komersial.
  3. Mendorong transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan kerja sama publikasi dan periklanan pemerintah maupun BUMD, agar tidak menjadi alat diskriminasi terhadap media yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
  4. Meminta pihak yang keberatan terhadap suatu pemberitaan menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai Undang-Undang Pers, bukan dengan menekan perusahaan media.
  5. Mendorong perusahaan media memperkuat tata kelola internal serta menjaga pemisahan tegas (firewall) antara kepentingan bisnis dan independensi redaksi.

Ketua Bidang Advokasi AMSI NTB, Satria Zulfikar, menambahkan bahwa seluruh pandangan dan tuntutan tersebut mencerminkan posisi organisasi secara utuh.

Oknum Mantan Staf Humas dan Waktu Kejadian

Berdasarkan informasi yang dihimpun AMSI NTB, tindakan intimidasi itu dilakukan oknum yang dahulu bertugas sebagai staf humas PT AMGM. Dalam jabatan tersebut, mereka kerap mengurus kerja sama dengan media.

Peristiwa itu terjadi berulang di lokasi persidangan, yakni Pengadilan Tipikor Mataram, pada 4 November serta 11 hingga 12 November 2026.

“Bentuk intimidasinya berupa upaya menghalangi jurnalis dan media untuk menulis berita mengenai persidangan kasus korupsi LAZ dkk,” ungkap Satria.

Pemimpin Redaksi Koranntb.com itu menjelaskan bahwa oknum tersebut melontarkan ancaman terbuka. Mereka akan memutus kerja sama dengan perusahaan pers yang tetap menayangkan berita terkait persidangan tersebut.

Akibat tekanan itu, sejumlah media lokal dan siber tercatat menjadi korban. Beberapa di antaranya dilaporkan sempat menurunkan (takedown) beritanya.

“Perbuatan oknum itu jelas melanggar kemerdekaan pers, mencampuradukkan urusan bisnis dan redaksi, serta merupakan upaya melemahkan pemberantasan korupsi,” tegas Satria.

Sumber: Lombok Fokus