MENASIONAL.COM – Lombok Timur – Pemulihan warga terdampak kebakaran di Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, tidak hanya membutuhkan pembangunan kembali rumah yang terbakar. Kondisi psikologis warga, khususnya anak-anak, juga dinilai perlu mendapat perhatian.

Anggota DPRD Lombok Tengah, Adi Bagus Karya Putra, mengatakan warga yang kehilangan rumah dan harta benda akibat kebakaran berpotensi mengalami trauma. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis.

“Hal yang lebih utama adalah terhadap warga yang terdampak, manusianya. Ketika terdapat musibah seperti ini, tentu psikologis warga, terutama anak-anak, harus diperhatikan,” ujar Adi.

Ia mendorong Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Tengah untuk melibatkan tenaga profesional dalam memberikan pendampingan maupun trauma healing kepada warga.

Selain persoalan psikologis, kebutuhan pendidikan anak-anak korban kebakaran juga menjadi perhatian. Adi meminta pemerintah segera memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah dengan memenuhi kebutuhan mereka, termasuk seragam dan perlengkapan sekolah.

“Kita akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana menangani ini secepatnya karena ini sangat urgent dan butuh cepat,” katanya.

Di sisi lain, percepatan pembangunan kembali rumah warga menjadi salah satu kebutuhan mendesak pascakebakaran. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Isvie Rupaeda, mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan rumah bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

“Aslinya kita berharap pembangunan rumah warga cepat terealisasi,” kata Isvie saat meninjau lokasi kebakaran di Dusun Adat Sade.

Meski demikian, Isvie menekankan pembangunan kembali tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan karakter kawasan Sade sebagai permukiman masyarakat adat. Rekonstruksi harus tetap memperhatikan bentuk serta ketentuan rumah adat yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Sade.

“Karena di sini masyarakat adat, harus sesuai agar yang dibangun nanti sesuai dengan rumah adat yang dibangun,” ujarnya.

Untuk mendukung proses penanganan pascabencana, Isvie juga mengatakan DPRD NTB akan mendorong pemerintah agar pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat dimaksimalkan bagi kebutuhan warga terdampak.

“Kita juga akan dorong BTT dimaksimalkan,” katanya.

Sementara itu, Adi menyebut dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam mempercepat proses pemulihan. Ia mengatakan anggaran BTT yang sebelumnya berada di kisaran Rp2,5 miliar telah meningkat menjadi sekitar Rp9 miliar dalam pembahasan perubahan anggaran 2026.

Menurutnya, anggaran tersebut dapat diarahkan untuk membantu pemulihan kondisi masyarakat Sade sepanjang penggunaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Selama tidak menyalahi regulasi, kita dorong untuk pemulihan keadaan di Dusun Sade ini,” tegasnya.

Pemulihan pascakebakaran di Sade diharapkan dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan dasar, pendidikan anak, serta kondisi sosial dan psikologis warga mendapat perhatian.

Koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dinilai penting agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan masyarakat Dusun Adat Sade dapat kembali menjalani kehidupan dengan kondisi yang lebih baik.