Pembiayaan kesehatan nasional Indonesia hingga kini masih berada dalam tekanan berat. Belanja kesehatan nasional hanya sekitar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan angka tersebut nyaris tidak bergerak selama dua dekade terakhir.
Belanja Kesehatan Jauh Tertinggal dari Rata-rata Dunia
Jika dibandingkan dengan negara lain, porsi belanja kesehatan Indonesia terlihat sangat kecil. Rata-rata belanja kesehatan dunia tercatat mencapai 10,3 persen PDB pada 2021, jauh di atas capaian dalam negeri.
Di sisi lain, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara administratif sudah menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia. Namun, cakupan itu belum otomatis berarti layanan kesehatan dapat dirasakan secara efektif oleh semua warga, sebab berbagai hambatan di lapangan masih terus ditemui.
Tekanan Keuangan pada Program JKN
Program JKN dinilai telah memberi banyak manfaat, terutama dalam memudahkan masyarakat mengakses layanan medis. Meski demikian, persoalan keberlanjutan pembiayaan belum tuntas. Kondisi keuangan BPJS Kesehatan juga terus berada di bawah tekanan sejak 2023.
Situasi tersebut, menurut para peneliti, menunjukkan bahwa sistem pendanaan kesehatan perlu dibenahi. Pembenahan itu bisa dilakukan melalui optimalisasi anggaran publik, sekaligus dengan membuka sumber pembiayaan alternatif.
Diskusi Pakar di Lingkungan UGM
Persoalan tersebut dibahas dalam sebuah diskusi bertema penguatan kebijakan pembiayaan kesehatan dan JKN dalam mendukung transformasi sistem kesehatan. Diskusi itu juga menyinggung perlunya revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang BPJS 2011, serta undang-undang lain yang berkaitan dengan pendanaan kesehatan.
Acara digelar di Common Room Gedung Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Kamis sore pekan lalu. Hadir sejumlah peneliti lintas disiplin ilmu dari UGM, yakni Rimawati dari Fakultas Hukum (FH), Novat Pugo Sambodo dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Laksono Trisnantoro dari FK-KMK UGM, serta Julita Hendrartini dari Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UGM.
Dampak ke Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan
Laksono Trisnantoro menilai pembenahan pembiayaan kesehatan tidak bisa ditunda. Menurutnya, jika kondisi keuangan JKN dan rumah sakit terus memburuk, dampaknya akan langsung terasa oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan.
“Ketika rumah sakit mengalami masalah keuangan, dampaknya akan dirasakan tenaga kesehatan dan pada akhirnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menurun,” katanya.
Laksono juga menegaskan bahwa peningkatan dana kesehatan tidak cukup hanya dengan menambah anggaran pemerintah. Ia mengusulkan sejumlah alternatif, mulai dari pajak kesehatan, asuransi tambahan, keterlibatan sektor swasta, hingga optimalisasi dana filantropi.
“Berbagai potensi tersebut mesti didukung regulasi yang memungkinkan setiap sumber pendanaan dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Potensi Filantropi yang Belum Dimanfaatkan
Julita Hendrartini menyoroti potensi pendanaan dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi. Berdasarkan data yang ia paparkan, potensi dana filantropi di Indonesia mencapai sekitar Rp343 triliun.
Namun, dana tersebut yang benar-benar dimanfaatkan untuk belanja kesehatan baru sekitar Rp7,8 triliun, atau 1,2 persen dari total potensi. Julita menyebut kondisi itu sebagai bukti bahwa sumber daya tersebut masih sangat besar peluangnya.
“Filantropi ini ternyata cukup besar potensinya. Namun, dana yang digunakan untuk belanja kesehatan hanya sekitar Rp7,8 triliun atau 1,2 persen,” ucapnya.
Asuransi Swasta sebagai Pelengkap JKN
Selain filantropi, Julita mendorong pengembangan asuransi kesehatan swasta sebagai pelengkap JKN. Menurutnya, warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik sebaiknya didorong memiliki asuransi kesehatan tambahan. Dengan begitu, pembiayaan kesehatan tidak sepenuhnya bertumpu pada skema jaminan kesehatan nasional.
Julita menilai pengembangan skema tersebut juga harus berjalan beriringan dengan diversifikasi layanan rumah sakit. Rumah sakit, katanya, dapat menyediakan layanan tambahan bagi peserta asuransi swasta, termasuk pilihan pelayanan dan obat-obatan yang lebih beragam.
“Upaya tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang memberikan ruang bagi pengembangan pembiayaan kesehatan sekaligus tetap melindungi masyarakat miskin,” tuturnya.
Regulasi yang Masih Tersebar
Dari sudut pandang hukum, Rimawati menyoroti belum adanya integrasi berbagai aturan yang mengatur sumber pendanaan kesehatan di Indonesia. Ketentuan soal pendanaan tersebar di sejumlah peraturan dan belum secara khusus menjawab kebutuhan pembiayaan kesehatan.
“Diperlukan suatu produk hukum atau regulasi yang menjadi solusi untuk mencari sumber-sumber pendanaan kesehatan. Pengaturannya perlu ditempatkan pada tingkat regulasi yang lebih tinggi agar dapat mengakomodasi keterlibatan berbagai lembaga pemerintahan lainnya,” katanya.
Rimawati memaparkan dua skenario untuk membenahi regulasi tersebut. Skenario pertama adalah melalui perubahan UU SJSN dan UU BPJS. Skenario kedua adalah melalui perubahan aturan pelaksanaan, yang bisa dijadikan alternatif apabila revisi undang-undang belum memungkinkan untuk dilakukan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan pada tingkat aturan pelaksanaan memiliki keterbatasan. Pendekatan tersebut berpotensi mempertahankan fragmentasi pengaturan antarsektor yang selama ini menjadi masalah.
Lima Persoalan Utama Pendanaan Kesehatan
Melalui pembahasan multidisiplin ini, para peneliti UGM mengidentifikasi lima persoalan utama dalam pendanaan kesehatan Indonesia. Kelimanya merupakan hasil kajian yang mereka lakukan secara bersama-sama:
- Penggunaan dana publik yang belum berjalan adil.
- Asuransi kesehatan swasta yang belum berkembang.
- Pemanfaatan dana filantropi untuk kesehatan yang belum optimal.
- Risiko kecurangan dalam penyelenggaraan JKN.
- Regulasi pendanaan kesehatan yang masih tersebar di berbagai peraturan.
Kelima persoalan itu menunjukkan bahwa pembenahan pembiayaan kesehatan membutuhkan langkah yang menyeluruh, mulai dari anggaran, regulasi, hingga pengawasan di lapangan.
Sumber: Prohealth.id
