Stok beras nasional mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka, mencapai 3,9 juta ton pada Maret 2026. Angka ini diumumkan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Polri di Jakarta Utara, Jumat (13/3/2026).
Pencapaian historis ini menjadi dasar bagi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo untuk memastikan masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan pangan. Polri, melalui jaringannya di seluruh Indonesia, berkomitmen penuh mendukung Bulog dalam mendistribusikan 80.000 ton beras dan puluhan ribu kiloliter minyak goreng setiap bulan. Langkah ini bertujuan menjaga harga tetap terjangkau dan memastikan ketersediaan merata di seluruh pelosok negeri.
Bulog Proyeksikan Stok Beras Lampaui 5 Juta Ton
Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, stok beras yang saat ini mencapai 3,9 juta ton diprediksi akan terus meningkat dan melampaui 4,3 juta ton pada akhir Maret 2026. Target serapan beras Bulog untuk tahun 2026 adalah 4 juta ton, yang diharapkan akan membawa stok akhir tahun melampaui 5 juta ton. “Kondisi surplus ini merupakan bagian dari program besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya.
Selain beras, pemerintah juga telah menyiapkan pasokan minyak goreng sebesar 43.000 kiloliter per bulan serta stok gula yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadhan hingga Idulfitri.
Polri Jamin Stabilitas Harga dan Distribusi Pangan
Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan peran krusial Polri dalam upaya menjaga stabilitas pangan. “Kami berkoordinasi dan bersinergi dengan Bulog untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Kita jamin ketersediaan pangan cukup, stabilitas harga menjadi bagian terpenting agar terjangkau oleh semua,” tegas Dedi Prasetyo. Dukungan Polri ini dianggap vital untuk memastikan stimulus harga dari pemerintah benar-benar sampai ke konsumen akhir tanpa adanya distorsi pasar.
Polri juga aktif melanjutkan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dimulai sejak tahun 2025. Program ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.
Capaian Gemilang Satgas GPM Polri
Pada tahun 2025, Satgas GPM Polri mencatatkan keberhasilan luar biasa dalam penyaluran beras SPHP. Dari target awal 131.883 ton, Satgas berhasil merealisasikan penyaluran hingga 195.636 ton, melampaui 148 persen dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini membuat Polri kembali dipercaya untuk menyalurkan beras SPHP pada tahun anggaran 2026, dengan target 82.800 ton, atau sekitar 10 persen dari total target penyaluran nasional yang dikelola Perum Bulog.
Untuk memastikan manfaat program dirasakan secara luas, Polri mengoptimalkan keterlibatan seluruh jajaran, mulai dari tingkat Polda hingga Polres di seluruh Indonesia. Pada Jumat (13/3/2026), jajaran Polri juga menyelenggarakan bazar dan pasar murah secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda se-Indonesia.
Kegiatan nasional ini diikuti oleh 3.423 peserta secara daring melalui platform Zoom, yang terdiri dari Pejabat Utama Polda dan tamu undangan. Sementara itu, secara langsung, kegiatan ini dihadiri oleh 295.088 masyarakat yang menerima manfaat dari program ketahanan pangan tersebut. Total 1.337.375 kilogram beras, atau setara dengan 1.337 ton, disalurkan kepada masyarakat pada hari pelaksanaan kegiatan.
Sinergi masif antara Polri, TNI, dan Bulog ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam meredam potensi inflasi pangan dan memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Dengan pengawalan Polri di jalur distribusi dan cadangan pangan Bulog yang berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, stabilitas pangan nasional berada dalam posisi yang kuat. Melalui program ini, negara hadir secara konkret di tengah masyarakat, memastikan setiap warga dapat mengakses kebutuhan pokok dengan mudah, harga terjangkau, serta pasokan yang aman dan terkendali, sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada pangan nasional.
