Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat aspek keamanan dan kenyamanan layanan angkutan darat. Langkah ini dilakukan melalui pembenahan terminal serta penertiban praktik calo dan premanisme, bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung sektor pariwisata.
Pelaksana Tugas Kepala BPTD Kelas II NTB, Boy Nurdin, menegaskan bahwa pembenahan layanan transportasi darat merupakan bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi yang andal, aman, dan terintegrasi di daerah tujuan wisata. “Sebagai pintu gerbang pariwisata nasional, NTB harus memiliki transportasi darat yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan,” kata Boy.
Ia menjelaskan, langkah konkret yang telah dilakukan meliputi peningkatan fasilitas terminal serta penertiban praktik percaloan dan aksi premanisme yang masih menjadi tantangan di lapangan. Secara kelembagaan, BPTD memiliki kewenangan dalam pengelolaan transportasi di jalan nasional, termasuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), serta pengelolaan simpul transportasi seperti terminal.
Perkembangan transportasi darat di NTB menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya layanan perusahaan otobus, termasuk hadirnya armada non-ekonomi seperti bus sleeper yang menawarkan kenyamanan lebih bagi penumpang. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi darat juga mulai meningkat, terutama pada momentum tertentu seperti arus mudik. “Indikasinya, masyarakat sudah mulai masuk ke terminal dan perusahaan otobus juga memanfaatkan terminal secara resmi. Ini penting untuk menekan keberadaan terminal bayangan,” ujar Boy.
Meski demikian, BPTD NTB mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, khususnya dalam memberantas praktik calo dan premanisme di kawasan terminal. Untuk itu, pihaknya menggandeng aparat kepolisian dan TNI guna melakukan penertiban secara berkala. Selain penegakan aturan, BPTD juga mendorong pelaku usaha angkutan untuk menggunakan seragam resmi agar mudah dikenali oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan praktik yang merugikan. Pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri, perlu dukungan semua pihak,” ucap Boy. Ia menambahkan, BPTD memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat di NTB dalam kondisi optimal. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan.
Ke depan, BPTD NTB berharap sinergi antar pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga transportasi darat tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga pilihan utama masyarakat. “Dengan layanan yang semakin baik, kami optimistis transportasi darat di NTB mampu memberikan kontribusi besar terhadap mobilitas masyarakat dan penguatan sektor pariwisata,” tutup Boy.
