Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mencanangkan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) pada Senin (27/04/2026). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola data berkualitas dari tingkat desa, diharapkan menjadi fondasi utama bagi perencanaan pembangunan yang lebih akurat, terpadu, dan tepat sasaran di wilayah tersebut.
BPS Tekankan Pentingnya Data Desa Berkualitas
Kepala BPS NTB, Wahyudin, menegaskan bahwa Program Desa Cantik merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang tersebut menempatkan BPS sebagai pembina data statistik sektoral hingga ke level desa. Menurut Wahyudin, kualitas data di tingkat desa sangat krusial karena menjadi penentu akurasi data di level kabupaten hingga nasional.
“Ketika desa memiliki data yang baik, otomatis data kabupaten hingga nasional juga semakin berkualitas. Karena itu pembinaan statistik sektoral kini dimulai dari desa melalui program Desa Cantik,” ujar Wahyudin.
Mewujudkan Satu Data Desa dan Optimalisasi Program
Program Desa Cantik, yang telah berjalan sejak tahun 2021, berfokus pada peningkatan literasi statistik, penguatan tata kelola data desa, serta pendampingan dalam menghasilkan berbagai output data, seperti profil desa dan data potensi desa, termasuk pengelolaan administrasi berbasis data.
Wahyudin menekankan bahwa Desa Cantik bukan hadir untuk menciptakan program baru, melainkan untuk memperkuat dan mengoptimalkan program serta aplikasi yang sudah ada agar lebih terintegrasi. Salah satu tujuan utamanya adalah mewujudkan konsep “satu data desa”, guna menghilangkan perbedaan data antar kementerian atau lembaga untuk objek yang sama.
“Kalau jumlah penduduk satu desa ditanya oleh kementerian berbeda, datanya harus sama. Itu yang ingin kita sinkronkan melalui pembinaan ini,” jelasnya.
Data desa yang akurat juga dinilai sangat penting untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan pengembangan ekonomi desa, sejalan dengan Asta Cita Presiden yang mengedepankan pembangunan dari desa. Wahyudin menambahkan, data potensi ekonomi desa, termasuk sektor UMKM dan industri rumah tangga, memerlukan dukungan data rinci berbasis by name by address (BNBA) agar intervensi pemerintah melalui stimulus atau bantuan dapat tepat sasaran.
Target dan Harapan untuk Lombok Utara
Hingga tahun 2025, BPS NTB telah membina 28 desa melalui program Desa Cantik. Jumlah ini dinilai masih terbatas, sehingga BPS mendorong seluruh desa di Lombok Utara untuk ikut serta dalam program serupa.
“Kalau 43 desa di Lombok Utara bisa masuk Desa Cantik, paling tidak akan ada output data yang seragam dan bisa menjadi kekuatan pembangunan daerah,” ucap Wahyudin.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyambut baik pencanangan Desa Cantik ini. Ia melihatnya sebagai upaya strategis untuk mewujudkan pengelolaan data yang rapi dan terakomodasi dengan baik melalui konsep “satu desa satu data”.
“Ini bertujuan bagaimana kita mendapatkan data yang strategis, tercatat rapi, dan terakomodasi dengan baik. Harapan kita dari sini lahir satu desa satu data di Lombok Utara,” kata Najmul.
Pada tahun ini, tiga desa di KLU menjadi perhatian khusus dalam program Desa Cantik, yaitu Desa Pemenang Barat, Desa Kayangan, dan Desa Jenggala. Pemerintah Daerah KLU berharap desa-desa lain dapat menyusul pada tahun mendatang, sehingga seluruh desa mampu mengelola data statistik secara mandiri dan berkualitas.
Najmul Akhyar menegaskan bahwa mutu data desa akan berdampak langsung terhadap kualitas data di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, desa-desa yang telah mengikuti program Desa Cantik diharapkan terus mengawal, merawat, dan memperbarui data secara berkelanjutan. Ia juga menyebut program ini akan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi dan direncanakan menjadi agenda tahunan sebagai bagian dari penguatan ekosistem data desa di Lombok Utara.
“Dengan pencanangan Desa Cantik ini kita harap Lombok Utara mampu memperkuat pembangunan berbasis data, sekaligus memastikan setiap program pemerintah, khususnya di tingkat desa, berjalan lebih terukur, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat,” tutup Najmul.
