Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengimbau seluruh nelayan dan operator kapal penyeberangan untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan ini menyusul potensi gelombang tinggi yang diprakirakan mencapai 2,5 meter di wilayah pesisir Mataram selama dua hari ke depan, mulai Rabu (4/3/2026).
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Akhmad Muzaki, menjelaskan bahwa informasi tersebut berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). “BMKG memprakirakan pada tanggal 4-5 Maret 2026 diprediksi akan terjadi peningkatan intensitas hujan, disertai angin kencang, dan gelombang tinggi. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,5 meter hingga 2,5 meter,” ujar Muzaki di Mataram pada Selasa (3/3/2026).
Menindaklanjuti prakiraan tersebut, BPBD telah mengingatkan nelayan di kawasan pesisir Ampenan dan Sekerbela, Kota Mataram, agar selalu waspada. Pemantauan kondisi dampak perubahan cuaca juga aktif dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) bencana BPBD di kawasan pesisir maupun daerah aliran sungai (DAS).
Masa Peralihan Musim dan Kewaspadaan
Meskipun pantauan di titik-titik rawan genangan, banjir, dan luapan saluran serta sungai masih relatif aman, Muzaki menekankan pentingnya kewaspadaan. “Pantauan kami pada titik-titik rawan genangan, banjir, dan luapan saluran dan sungai masih relatif aman. Namun masyarakat harus tetap waspada,” katanya.
Kota Mataram saat ini berada dalam masa peralihan musim, yang ditandai dengan cuaca tidak menentu. Kondisi ekstrem ini diprediksi akan berlangsung hingga akhir Maret 2026. Oleh karena itu, seluruh personel penanganan bencana diminta untuk tetap siaga darurat dan tidak lengah dalam memantau situasi di lapangan.
“Terutama pada kawasan pesisir pantai yang rawan dengan gelombang pasang, abrasi pantai, dan banjir rob serta DAS,” tambah Muzaki, mengingatkan fokus pengawasan pada area-area tersebut.
Posko Siaga Bencana Dioptimalkan
Untuk memastikan koordinasi penanganan bencana berjalan efektif, posko utama bencana tetap disiagakan di Kantor BPBD Kota Mataram, Jalan Lingkar Selatan. Selain itu, posko juga tersedia di kelurahan dan pendopo Wali Kota Mataram.
Muzaki menjelaskan adanya perubahan strategi terkait posko di lapangan. “Untuk posko di pinggir pantai sudah kami bongkar, dan difokuskan ke kantor lurah setempat untuk koordinasi lebih efektif,” pungkasnya.
sumber gambar: gesit.id 