BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena bencana yang terjadi tidak merata di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi cuaca ekstrem menyebabkan ancaman bencana yang kontras antarprovinsi, mulai dari banjir hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyoroti perbedaan ancaman ini. “Saat beberapa daerah masih dilanda banjir, wilayah lain seperti Riau justru sudah mengalami kebakaran hutan dan lahan hingga ribuan hektare. Ini perlunya daerah melakukan antisipasi sejak dini,” ujar Suharyanto dalam Rapat Koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/3/2026).

Langkah Strategis Mitigasi Bencana di Jawa Timur

Menghadapi perubahan iklim yang dinamis, BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyepakati sejumlah langkah strategis. Kesepakatan ini bertujuan menekan risiko bencana, khususnya kekeringan dan karhutla, sebelum memasuki puncak musim kemarau.

Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Berikut adalah empat poin utama kesepakatan antara BNPB dan Pemprov Jatim:

  • Penguatan Satgas Darat: Gubernur Jawa Timur akan segera menggelar apel di seluruh kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan penanganan kebakaran.
  • Penyediaan Sumber Air: Pembangunan sumur dalam dan optimalisasi distribusi air dari sumber terdekat untuk wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih.
  • Operasi Modifikasi Cuaca (TMC): Melakukan rekayasa cuaca untuk mengisi embung, waduk, hingga kolam penampungan air sebagai cadangan pemadaman api jika terjadi kebakaran.
  • Penyiagaan Helikopter Water Bombing: BNPB berencana menyiagakan pesawat water bombing di Lanud Iswahjudi Madiun atau Bandara Juanda Surabaya untuk mempercepat respons pemadaman di area pegunungan seperti Gunung Arjuno dan Bromo.

Suharyanto menjelaskan pentingnya penyiagaan helikopter lebih dekat. “Pengalaman tahun 2023, saat terjadi kebakaran di Gunung Arjuno dan Bromo, posisi pesawat masih jauh di Kalimantan Selatan atau Riau. Pergeseran armada yang memakan waktu mengakibatkan api cepat membesar. Tahun ini, kita akan siagakan lebih dekat jika eskalasi meningkat,” tegasnya.

Ancaman Kekeringan dan Dampak Terhadap Pertanian

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa indikasi kekeringan mulai terlihat di beberapa titik, seperti di Kabupaten Tuban. Berdasarkan prediksi BMKG, kondisi ini diperkirakan akan meningkat mulai April dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

Khofifah menyoroti potensi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, terutama tanaman padi yang membutuhkan pasokan air stabil. Saat ini, Pemprov Jatim tengah berupaya menjaga dan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) untuk menjamin ketersediaan pangan.

“Ketahanan pangan adalah kebutuhan nasional. Pak Kepala BNPB memiliki peta komprehensif yang menjadi panduan bagi kami untuk melakukan rencana aksi (plan of action) yang detail dan terukur,” tutur Khofifah.

Penanganan bencana tahun 2026 ini dipastikan mengedepankan kolaborasi lintas institusi, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga pemerintah pusat, guna memastikan respons cepat terhadap setiap perubahan cuaca yang terjadi.