Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan inflasi tahunan sebesar 3,95% (year-on-year/yoy) pada Januari 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,55% (yoy). Kondisi cuaca buruk yang melanda perairan Bangka Belitung disebut menjadi pemicu utama tingginya inflasi tersebut.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem berupa angin kencang dan gelombang tinggi telah menghambat aktivitas nelayan. Akibatnya, pasokan ikan dan cumi-cumi di pasar berkurang drastis, yang kemudian mendorong kenaikan harga komoditas tersebut.

Cuaca Ekstrem dan Dampaknya pada Pasokan Pangan

“Memang daerah kepulauan ini cuaca cukup ekstrem, makanya sangat memberi andil untuk inflasi, seperti saat ini, inflasi kita 3,95% yoy, lebih tinggi dari nasional 3,55% yoy,” ujar Rommy pada Minggu (8/2).

Secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi Bangka Belitung pada Januari 2026 tercatat sebesar 0,28%. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulanan pada Desember 2025 yang mencapai 0,55% (mtm).

Meskipun demikian, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah kerja Provinsi Bangka Belitung terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok bahan pokok sesuai kebutuhan masyarakat.

Inflasi Spasial di Bangka Belitung

Secara spasial, seluruh wilayah yang disurvei Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bangka Belitung mengalami inflasi. Kabupaten Bangka Barat mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 5,36% (yoy). Disusul oleh Kota Pangkalpinang dengan 3,69% (yoy) dan Kota Tanjungpandan sebesar 3,29% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Belitung Timur mencatatkan inflasi terendah sebesar 3,09% (yoy).

Rommy menambahkan, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan TPID dan mitra strategis lainnya. Sinergi ini bertujuan untuk menjaga inflasi pada rentang rendah dan stabil, sesuai target nasional 2,5% ± 1%.

“Kondisi tersebut dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Rommy.

Strategi Pengendalian Inflasi 4K

Dalam upaya pengendalian inflasi, Bank Indonesia memperkuat kerangka kebijakan 4K, yang meliputi:

  • Keterjangkauan Harga
  • Ketersediaan Pasokan
  • Kelancaran Distribusi
  • Komunikasi Efektif

Untuk mendukung keterjangkauan harga bahan pokok, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah telah mengoordinasikan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) sebanyak 57 kali dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 41 kali sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini, telah diselenggarakan 8 kegiatan GPM dan 1 kegiatan OPM.