Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Langkah ini diwujudkan melalui perubahan pola distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik, tanpa sedikit pun mengurangi nilai manfaat yang diterima.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan respons terhadap penetapan anggaran BGN tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Bentuk efisiensi utama yang diterapkan adalah pengurangan hari distribusi MBG, dari sebelumnya enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
“Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Dengan pola baru tersebut, makanan tidak lagi diberikan saat siswa libur atau mengikuti kegiatan di luar sekolah,” ujar Sony dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Meskipun ada penyesuaian pada pola distribusi, BGN memastikan tidak ada pengurangan nominal manfaat makanan yang diterima oleh setiap peserta program. Nilai manfaat tetap Rp10 ribu per porsi untuk wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan bahan pokok di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sony menambahkan, skema “bundling” atau pemberian paket makanan untuk hari libur juga telah dihentikan. Sebelumnya, paket makanan untuk beberapa hari sekaligus diberikan ketika terdapat hari libur sekolah di tengah pekan.
“Nah, sekarang sudah tidak lagi, ini adalah wujud dari kita menerapkan efisiensi anggaran,” tegasnya.
MBG sebagai Penggerak Ekonomi Daerah
Di tengah upaya efisiensi anggaran, BGN menekankan bahwa Program MBG tetap berperan sebagai penggerak ekonomi daerah. Saat ini, tercatat ada 27.757 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, melayani sekitar 62,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Total anggaran operasional MBG mencapai sekitar Rp942 miliar per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp128,9 miliar dialokasikan untuk honor sekitar 1,28 juta relawan dan pekerja SPPG. Selain itu, sekitar Rp58,7 miliar digunakan untuk biaya operasional seperti pembelian air mineral, alat tulis kantor, alat pelindung diri, listrik, air, transportasi, dan kebutuhan kebersihan.
Anggaran terbesar lainnya mengalir ke rantai pasok bahan baku, melibatkan berbagai pihak seperti pedagang beras, ikan, ayam, telur, sayur, buah, koperasi, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pemasok lainnya di daerah.
BGN juga menjelaskan, sekitar Rp166,5 miliar per hari digunakan sebagai pengembalian investasi mitra yayasan yang membangun fasilitas SPPG dan menyediakan perlengkapan operasional.
“Ini bukan keuntungan, saat ini bukan keuntungan. Ini pengembalian investasi per hari yang diberikan sampai batas waktu tertentu,” pungkas Sony.
