Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada Rabu (11/2/2026). Mereka mengkritik keras kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kontradiktif, terutama terkait pengalokasian dana Rp17 triliun untuk Board of Peace (BoP) di tengah krisis kemiskinan domestik yang masih memakan korban jiwa.

Sentilan tajam ini mewarnai demonstrasi, dengan massa membawa spanduk bertuliskan nada satir. Salah satu spanduk berbunyi, “Sok-sokan nyumbang 17 triliun ke BoP, tapi rakyatnya ada yang nggak mampu beli alat tulis buat sekolah sampai bundir!”. Kalimat tersebut merujuk pada ironi bantuan internasional yang kontras dengan potret kelam pendidikan dan kesejahteraan warga di pelosok negeri. Mahasiswa menilai pemerintah sedang mengejar citra global namun menutup mata pada perut rakyat yang lapar.

Koordinator Lapangan BEM Universitas Airlangga (Unair), M. Rizqi Virawan, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kegelisahan Generasi Z terhadap arah bangsa. Menurutnya, prioritas anggaran seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat yang sedang terhimpit secara ekonomi.

Tuntutan Aktivasi BPJS Kesehatan dan Penolakan Pilkada via DPRD

“Negara tidak sedang baik-baik saja. Kami menuntut percepatan aktivasi kembali 11 juta peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Hak sehat rakyat tidak boleh dikorbankan demi agenda lain,” tegas Rizqi di sela aksi.

Selain soal anggaran global, massa juga menyoroti ancaman terhadap demokrasi lokal. Aliansi BEM SI Jatim menolak keras wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Mereka menganggap langkah tersebut sebagai upaya perampasan kedaulatan rakyat oleh elite politik.

“Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan pilihan anggota dewan. Jika kepala daerah dipilih DPRD, kontrol publik akan hilang dan kekuasaan hanya berputar di lingkaran yang sama,” tambah Rizqi.

Ketimpangan Kebijakan Ketenagakerjaan

Ketimpangan kebijakan ketenagakerjaan turut masuk dalam tuntutan. Mahasiswa mempertanyakan logika pemerintah yang berencana mengangkat pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ASN/P3K, namun membiarkan nasib guru honorer tetap terkatung-katung tanpa kepastian.

Senada dengan Rizqi, Muhammad Satria dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair menyayangkan sikap dingin para wakil rakyat. Hingga sore hari, tidak ada satu pun anggota DPRD Jatim yang keluar menemui massa.

“Kami datang untuk berdialog, bukan membuat kerusuhan. Kehadiran mahasiswa dari Surabaya, Malang, Lamongan, hingga Madura ini membuktikan bahwa keresahan ini nyata dan meluas,” ujar Satria.

Meski cuaca menyengat dan barikade polisi berjaga ketat, massa menegaskan akan terus mengawal isu ini. Bagi mereka, membiarkan anggaran triliunan rupiah terbang ke luar negeri saat warga lokal mengakhiri hidup karena himpitan sekolah adalah cacat logika yang harus dilawan.