Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan semua pihak untuk menjaga kestabilan pemerintahan di Negeri Sembilan, Malaysia. Seruan ini muncul menyusul polemik politik yang berkembang di negara bagian tersebut, terutama terkait pernyataan dari seorang pemimpin Partai UMNO.
Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua koalisi Pakatan Harapan (PH), menanggapi pernyataan Ketua UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, yang sebelumnya menyatakan kesiapan partainya untuk menjadi oposisi. Menurut Anwar, pernyataan tersebut tidak seharusnya dibesar-besarkan.
“Pernyataan UMNO (Negeri Sembilan) belum jelas. Saya tidak ingin berkomentar tentang itu. Baru sekarang, kalau soal institusi monarki, saya mendengarnya sendiri dari Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan (Tuanku Muhriz Tuanku Munawir),” ujar Anwar seperti dikutip BERNAMA.
Anwar menegaskan bahwa pemerintahannya menaati titah raja. “Jadi masalah ini tidak muncul karena kami menaati titah raja, meminta agar situasi stabil dan agar Menteri Besar (Datuk Seri Aminuddin Harun) melanjutkan (tugasnya),” tambahnya.
Sebelumnya, Datuk Seri Jalaluddin Alias menekankan bahwa UMNO Negeri Sembilan siap menjadi oposisi daripada tetap bersama koalisi Pakatan Harapan dalam pemerintahan negara bagian. Hal ini dikarenakan UMNO tidak ingin terlibat dalam krisis adat dan konstitusional yang terjadi di Negeri Sembilan.
Lebih lanjut, Anwar menyatakan bahwa setiap tuduhan mengenai Menteri Besar Negeri Sembilan, Aminuddin Harun, yang kehilangan dukungan mayoritas, harus ditentukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Benarkah akan kehilangan dukungan sepenuhnya? Itu semua akan mengikuti prosesnya,” tegasnya.
Perdana Menteri juga menekankan komitmen pemerintah untuk mempertahankan sistem monarki, termasuk peran lembaga hukum sebagai bagian dari struktur pemerintahan Negeri Sembilan. “Saya juga telah menyampaikan pandangan saya kepada Menteri Besar, selain menaati perintah Yang di-Pertuan Besar, (untuk) juga terus mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang Negeri Sembilan,” kata Anwar.
Pemerintahan Negeri Sembilan dipimpin oleh seorang Menteri Besar yang diusulkan oleh suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat Negeri (ADUN) Negeri Sembilan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Parlemen Negeri Sembilan memiliki 36 kursi, yang terbagi menjadi tiga koalisi: Pakatan Harapan (PH) dengan 17 kursi, Barisan Nasional (BN) 14 kursi, dan Perikatan Nasional (PN) 5 kursi.
Menteri Besar Negeri Sembilan saat ini disokong oleh koalisi PH dan BN, dengan total 31 kursi. Jumlah ini jauh di atas dukungan minimal yang diperlukan, yakni 19 kursi parlemen. Namun, jika Partai UMNO, yang merupakan satu-satunya partai dalam koalisi BN di parlemen Negeri Sembilan, menarik dukungannya atau menjadi oposisi, maka dukungan untuk Menteri Besar akan tersisa 17 kursi dari koalisi PH. Angka ini berada di bawah ambang batas minimal 19 kursi, sementara koalisi PN sejak awal telah menjadi oposisi dengan lima kursi.
Berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan (UUTKNS), seorang Menteri Besar harus memiliki dukungan mayoritas parlemen dengan minimal 19 kursi, dan tidak ada istilah kerajaan minoritas dalam aturan tersebut. Di tengah polemik ini, sempat muncul wacana koalisi BN dan PN akan bergabung untuk mengusulkan Menteri Besar baru di Negeri Sembilan.
Meski demikian, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan telah menyampaikan titah agar Menteri Besar saat ini tetap bertugas seperti biasa. Presiden UMNO, Zahid Hamidi, belakangan juga menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi di Negeri Sembilan dan akan kukuh mendukung pemerintahan.
