Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak pemerintah pusat untuk segera menambah armada kapal angkut ternak. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan lalu lintas sapi kurban menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus mencegah penumpukan dan potensi kematian hewan di pelabuhan-pelabuhan utama wilayah NTB.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, mengungkapkan bahwa lalu lintas pengiriman hewan kurban dari Pulau Sumbawa menuju luar daerah, khususnya Jabodetabek, menunjukkan peningkatan signifikan. “Kami telah bersurat kepada Kementerian Perhubungan untuk dapat difasilitasi penyediaan dan pengoperasian kapal angkut ternak,” ujar Riadi di Mataram, Sabtu (28/02/2026).
Permohonan yang diajukan Pemprov NTB meliputi satu unit kapal ternak Camara Nusantara dengan trayek Bima–Tanjung Priok, serta satu unit kapal roro tambahan berkapasitas 50-70 truk. Penambahan armada ini diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi sapi dari NTB.
Keterbatasan angkutan laut selama ini menjadi penyebab utama antrean panjang pengiriman ternak di beberapa pelabuhan krusial, seperti Pelabuhan Pototano di Sumbawa Barat, Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, serta Pelabuhan Gilimas dan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat. Fenomena ini bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2025 lalu, antrean truk pengangkut hewan kurban mengular di NTB, yang berujung pada kematian 16 ekor sapi akibat kelelahan karena terlalu lama menunggu keberangkatan kapal laut.
Menyikapi kondisi tersebut, Riadi menekankan pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan mitigasi risiko di seluruh rantai distribusi. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi hewan kurban yang mati sia-sia dalam perjalanan menuju pasar hewan. “Kami memperketat pengawasan Kesehatan hewan qurban guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis menjelang Idul Adha,” tegasnya.
Selain mengajukan permohonan penambahan kapal, Pemprov NTB juga menyiapkan langkah antisipasi internal berupa pengaturan jadwal pengiriman ternak dari Pulau Sumbawa. Penjadwalan ini akan disesuaikan dengan kapasitas muat kapal yang tersedia. Riadi berharap upaya ini dapat menjaga kelancaran distribusi sapi kurban, sekaligus menjamin kesehatan hewan dan keamanan masyarakat.
“Jika upaya yang kami lakukan tidak terpenuhi oleh pemerintah pusat, maka upaya yang kami dilakukan adalah rekayasa waktu lalu lintas ternak,” pungkas Riadi, mengindikasikan kesiapan Pemprov NTB untuk menerapkan solusi alternatif jika permintaan kapal tidak dipenuhi.
