Makassar – Akademisi dan peneliti Departemen Ilmu Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi dan menarik diri dari Board of Peace (BoP).

Dewan Perdamaian yang sepenuhnya diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, ini dinilai tidak secara nyata menunjukkan keberpihakan yang menguntungkan Palestina dan tidak senafas dengan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam laporan hasil kajian Focus Group Discussion (FGD) yang disebarkan kepada publik di Makassar pada Sabtu, 14 Maret 2026, Laboratorium HI Unhas memandang bahwa keterlibatan Indonesia di BoP justru melemahkan posisi Indonesia sebagai negara yang mengusung dan mendukung penguatan multilateralisme serta penghargaan terhadap kedaulatan negara (state sovereignty).

BoP juga secara struktural menunjukkan posisi keanggotaan yang tidak setara atau relasi asimetris. Selain itu, terdapat ambiguitas peran Presiden AS sebagai aktor negara atau non-negara dalam kepemimpinan BoP.

Pertimbangan Utama Desakan Penarikan Diri

Departemen HI Unhas mendorong Pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari BoP, yang dilandasi oleh beberapa pertimbangan krusial:

  • Konsistensi Amanat Konstitusi: Keluarnya Indonesia dari BoP adalah indikasi bahwa Indonesia konsisten dengan amanat konstitusi dan falsafah politik luar negeri bebas aktif. Diplomasi Indonesia harus dijalankan berbasis prinsip bebas aktif, memperkuat dukungan pada kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, serta menguatkan kerja sama multilateral dan regional.
  • Kredibilitas Historis: Indonesia secara historis memiliki kredibilitas sebagai negara yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina serta menolak logika tindakan unilateral. Kredibilitas inilah yang membuat Indonesia dihormati dan disegani oleh negara-negara lain di badan multilateral seperti PBB, dan Indonesia harus menjaga kredibilitas tersebut.
  • Penguatan Multilateralisme: Indonesia seharusnya menegaskan posisinya untuk memperkuat multilateralisme dan tidak menormalisasi sebuah forum ad hoc yang berpotensi menggusur arti penting lembaga internasional yang sudah ada dan telah mapan.
  • Biaya Ekonomi Konflik Regional: Saat ini semakin terasa bahwa biaya ekonomi dari eskalasi perang regional di Timur Tengah sudah terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Dengan berada di luar kerangka BoP, Indonesia bisa punya posisi yang lebih kuat untuk mendorong AS, Israel, Iran, serta beberapa negara yang terlibat untuk menghentikan eskalasi militer dan menempuh jalur diplomatik.
  • Sejalan dengan Presiden Prabowo: Desakan untuk keluar dari BoP pada dasarnya tidak mengganggu atau bertentangan dengan posisi Presiden Prabowo. Presiden Prabowo sendiri telah menyatakan membuka jalan politik untuk menarik diri dari BoP jika forum tersebut tidak membawa manfaat bagi Palestina dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.