Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan pentingnya demokrasi berkualitas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan di tengah sorotan terhadap penurunan signifikan aspek kebebasan sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tengah tahun 2024.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, menyampaikan hal tersebut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) periode 2025 tahun anggaran 2026 di Palu, Kamis (12/2/2026). Menurutnya, demokrasi yang sehat akan berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik.
“Demokrasi yang sehat dan kuat akan melahirkan kebijakan publik yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Novalina.
Ia menjelaskan bahwa IDI bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. IDI mengukur perkembangan demokrasi daerah melalui tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Hasil pengukuran IDI diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal ini krusial, khususnya dalam memperkuat partisipasi publik, menjaga kebebasan berpendapat, serta meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi di daerah.
Meskipun Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2024 mengalami kenaikan tipis, terdapat pergeseran yang mencolok pada tiga aspek utama penyusun indeks. Aspek kebebasan turun signifikan sebesar 14,53 poin. Penurunan ini diakibatkan oleh melemahnya indikator kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.
Menyikapi kondisi tersebut, Novalina mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan bermartabat.
“Demokrasi bukan hanya tentang proses pemilihan umum, tetapi juga bagaimana membangun budaya dialog, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan. Sulawesi Tengah adalah daerah majemuk, dan keberagaman adalah kekuatan kita,” ujarnya.
Novalina juga menekankan pentingnya proses pengumpulan dan verifikasi data yang objektif, independen, dan profesional agar hasil IDI mencerminkan kondisi riil demokrasi di daerah. Demokrasi yang kuat, lanjutnya, akan menciptakan stabilitas yang mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang dialog yang produktif, terbuka, dan solutif. Sampaikan gagasan dan masukan secara konstruktif demi perbaikan bersama,” tutup Novalina.
