Lima orang dilaporkan terluka dalam kerusuhan yang pecah saat ratusan masyarakat dari Aliansi Desa Toviora melakukan panen paksa buah sawit di kebun PT Lestari Tani Teladan (LTT) afdeling OK, Desa Toviora, Rio Pakava, Donggala, pada Jumat (6/2/2026). Insiden ini memicu respons cepat dari aparat keamanan, dengan Polres Donggala memastikan situasi di lokasi telah kondusif.
Kronologi Kerusuhan dan Korban Luka
Aksi panen paksa yang dilakukan ratusan warga tersebut berujung pada bentrokan dengan petugas keamanan perusahaan. Berdasarkan laporan yang dihimpun, kerusuhan terjadi setelah petugas keamanan mengimbau agar aliansi tidak membawa buah hasil panen keluar dari kebun. Namun, masyarakat yang berjumlah lebih banyak tetap memaksakan diri untuk membawa enam unit pikap buah sawit yang telah dipanen.
Perdebatan sengit antara kedua belah pihak memicu pelemparan pertama kali oleh masyarakat kepada petugas keamanan. Situasi semakin memanas ketika aliansi desa juga menyerang petugas dengan senjata tajam. Akibat insiden ini, tiga petugas pengamanan dari perusahaan dilaporkan terluka akibat sabetan senjata tajam dan lemparan batu. Total lima orang menjadi korban pasca kerusuhan tersebut dan saat ini telah dirawat di rumah sakit terdekat.
Tindakan Pengamanan dan Koordinasi Aparat
Kapolres Donggala AKBP Angga Dewanto Basari, saat dihubungi di Palu pada Jumat malam, memastikan bahwa situasi di kawasan kebun sawit telah kembali kondusif. “Saat ini personel gabungan telah melakukan patroli pengamanan di lokasi,” ujarnya.
Angga menjelaskan, pengamanan dari Polres Donggala telah diperkuat dengan bantuan personel dari Polda Sulawesi Tengah. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polres Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengingat adanya masyarakat dari wilayah tersebut yang turut bergabung dalam aksi panen paksa.
“Saya sudah komunikasi dengan aliansi dan kelompok perusahaan, mereka sudah tarik diri agar tidak ada lagi korban lanjutan,” tambah AKBP Angga Dewanto Basari.
Meskipun tidak menjelaskan secara rinci latar belakang kejadian, Kapolres menduga adanya kekecewaan masyarakat kepada pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemicu insiden ini.
