Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjadi sorotan setelah kebijakan tata ruang pertambangan yang ia tetapkan memasukkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan. Kebijakan itu muncul di tengah wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, dan memicu kritik dari pengamat, anggota DPR, serta organisasi lingkungan.

Bahlil Lahadalia Tetapkan Perairan Ujung Kulon dalam Peta Wilayah Usaha Pertambangan

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026. Dokumen itu diteken langsung oleh Bahlil, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Berdasarkan peta lampiran regulasi, seluruh perairan di sekeliling Ujung Kulon tampak diarsir dan didefinisikan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.

Menurut keputusan tersebut, wilayah darat dan perairan Banten dibagi ke dalam tiga klasifikasi, yakni Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara. Penetapan WUP menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menerbitkan izin pertambangan, mulai dari mineral logam, batubara, hingga batuan. Status tata ruang itu juga dikunci, sehingga hanya dapat diubah sekali dalam lima tahun.

Keputusan ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Namun, sumber-sumber pemberitaan berbeda dalam menyebut tanggal aturan lama tersebut. Satu sumber hanya menyebutnya diterbitkan pada periode sebelumnya, sementara sumber lain mencantumkan tanggal 21 April 2025 dan menyebut aturan itu sebagai penetapan wilayah pertambangan Provinsi Banten.

Wacana Pemindahan Badak Jawa dan Kaitannya dengan Kebijakan Tambang

Polemik ini mencuat bersamaan dengan wacana pemindahan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gagasan itu pertama kali dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turkiye, pada Kamis (12/11/2026). Hashim merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto.

Hashim menilai pemindahan diperlukan sebagai langkah mitigasi untuk menekan risiko kepunahan badak Jawa akibat bencana alam, terutama erupsi Gunung Anak Krakatau dan tsunami. “Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo,” kata Hashim.

Hashim juga menyinggung kemungkinan pendanaan dari lembaga internasional melalui skema forest financing dalam platform Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Menurut dia, sejumlah mitra internasional telah menyatakan ketertarikan membiayai fasilitas baru di Jawa Timur. “Nanti mungkin ada lembaga internasional, donatur-donatur dan sebagainya nanti ingin membiayai. Kan perlu dana. Kalau mereka tertarik, ada sebagian tertarik untuk membiayai pendirian suatu tempat baru di Alas Purwo,” ujarnya.