Desakan Pengembangan Ekonomi Alternatif dan Kritik WALHI

Alih-alih merelokasi satwa, Syafruddin menyarankan pemerintah pusat dan daerah memperkuat infrastruktur pariwisata berkelanjutan. Contohnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung seluas 1.500 hektare di Pandeglang yang telah beroperasi sejak 2015. Menurut dia, langkah itu lebih baik ketimbang membuka keran investasi ekstraktif yang merusak kawasan konservasi.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, Muhammad Aminullah, menilai pemerintah wajib menjelaskan secara komprehensif urgensi pemindahan badak Jawa beserta kajian lingkungan dan dasar konservasinya. Aminullah juga mempertanyakan alasan utama rencana tersebut dan mendorong keterbukaan kajian ilmiah.

Perbedaan Keterangan dalam Pemberitaan

Terdapat sejumlah perbedaan keterangan antarsumber yang perlu dicatat pembaca:

  • Cakupan wilayah: sebagian sumber menekankan perairan di sekitar Ujung Kulon, sedangkan sumber lain menyebut wilayah darat dan perairan Banten.
  • Jenis izin: satu sumber menyebut Izin Usaha Pertambangan (IUP), sementara sumber lain menyebut Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
  • Aturan lama: sumber menyebut Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 dicabut, tetapi hanya satu sumber yang mencantumkan tanggal 21 April 2025.

Hingga pemberitaan ini disusun, sumber-sumber tersebut belum memuat tanggapan resmi Kementerian ESDM terhadap desakan pencabutan Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Sumber berita: Carapandang | Ujung Kulon Bukan Sekadar Hamparan Tanah, Tapi Kawasan Konservasi, AFU.id, Tribunkaltim.co