Kritik Felix Martuah Purba dan Anggota DPR terhadap Kebijakan Tambang

Pengamat kebijakan publik Felix Martuah Purba meminta Kementerian ESDM tidak menjadikan nama maupun kepentingan pihak tertentu sebagai alasan mendorong kebijakan pertambangan yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial di Ujung Kulon. Felix secara khusus meminta Bahlil mengedepankan transparansi dan kehati-hatian dalam menyikapi polemik penetapan WUP di sekitar kawasan tersebut. Pandangannya itu disampaikan dalam keterangan di Jakarta pada Selasa, 17 November 2026.

Felix mengingatkan agar nama Hashim tidak dipakai sebagai alat tekanan. “Bahlil jangan menggunakan badan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo untuk menekan masyarakat menjadikan Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan,” kata Felix. Ia juga menegaskan bahwa Ujung Kulon bukan sekadar hamparan tanah yang dilihat dari sudut pandang investasi. “Ujung Kulon adalah kawasan konservasi yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, hutan, serta habitat satwa liar yang harus dijaga kelestariannya,” kata Felix.

Felix menilai Hashim selama ini dikenal memiliki perhatian besar terhadap pelestarian satwa dan lingkungan hidup. Karena itu, nama, kepentingan, maupun badan usaha yang berkaitan dengan adik Presiden Prabowo itu jangan sampai dipersepsikan sebagai instrumen untuk mendorong pertambangan yang mengancam ekosistem Ujung Kulon dan kehidupan adat masyarakat Banten.

Dari Senayan, anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mendesak Menteri ESDM segera menganulir kebijakan tersebut. “Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” tegas Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Syafruddin, investasi tambang masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. “Tambang itu masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat,” imbuhnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah juga menolak wacana relokasi tersebut. Ia secara tegas meminta Kementerian Kehutanan mempertahankan satwa itu di habitat aslinya. “Saya mendukung badak jawa tetap di Ujung Kulon karena di sana habitat alaminya,” ujar Rina.

Rina turut mendesak pemerintah membuka hasil evaluasi terkait kematian seekor badak Jawa bernama Musofa dalam upaya pemindahan sebelumnya. Ia juga meminta penguatan anggaran pengawasan perburuan liar dan pemantauan kesehatan populasi di Ujung Kulon. “Pengalaman Musofa perlu dievaluasi secara terbuka. Publik perlu tahu bagaimana kondisi kesehatannya diperiksa sebelum pemindahan, bagaimana pemantauan dilakukan sesudahnya, dan apa yang perlu diperbaiki,” tambahnya.