Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara soal sorotan publik terhadap penetapan wilayah pertambangan Ujung Kulon di perairan sekitar Taman Nasional. Kementerian menegaskan area yang ditetapkan itu bukan bagian dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan penjelasan tersebut kepada wartawan pada Selasa (17/11/2026). Menurut Anggia, kebijakan itu memiliki riwayat yang sudah berjalan beberapa tahun. Prosesnya bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 terkait penetapan wilayah pertambangan di perairan laut provinsi tersebut.
Usulan itu kemudian dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Di dalam keputusan tersebut, usulan itu justru “dikecualikan”, kata Anggia.
Pada 2014, Pemprov Banten kembali mengajukan usulan serupa melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Usulan tersebut membuat sebagian perairan sekitar TNUK masuk dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan pemerintah pada 2017. Keputusan itu lalu kembali ditetapkan lewat “Kepmen No.84. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten,” ujarnya.
Kepmen 65 K Tahun 2026 Menyempurnakan Ketentuan Lama
Anggia menjelaskan bahwa Kepmen ESDM Nomor 65 K Tahun 2026, yang belakangan ramai disorot, merupakan pengulangan sekaligus penyempurnaan sebagian ketentuan dalam Kepmen 2022. Penetapan terbaru itu, katanya, juga mengacu pada usulan Pemprov Banten. “Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK),” tuturnya.
Perairan tersebut, menurut Anggia, mengandung potensi mineral pembawa sehingga dinilai memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Ia kembali menekankan bahwa penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Dasar Hukum Wilayah Pertambangan Ujung Kulon
Anggia menjelaskan bahwa WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Sementara itu, penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus melalui sejumlah tahapan dan tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Aturan yang dirujuk adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Proses perizinan tersebut, kata dia, juga mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dengan demikian, Kementerian ESDM memastikan kawasan TNUK tidak termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan. Menurut Anggia, keputusan itu tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK. Ia juga memastikan belum ada izin tambang yang diterbitkan. “Hingga saat ini, tidak ada satupun izin pertambangan yang diterbitkan baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK,” pungkasnya.
Polemik Pemindahan Badak Jawa
Penjelasan Kementerian ESDM muncul di tengah polemik yang lebih luas. Wacana pemerintah pusat memindahkan populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari TNUK di Pandeglang ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, dinilai berbenturan dengan kondisi tata ruang dan ekologi di lapangan.
Sejumlah pihak menilai ancaman tsunami atau letusan Gunung Krakatau yang dijadikan dalih wacana tersebut tidak sepenuhnya tepat. Ancaman yang lebih nyata bagi satwa purba itu, menurut mereka, justru berasal dari intervensi manusia. Salah satunya penetapan seluruh kawasan laut di sekitar Ujung Kulon sebagai WUP.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menolak tegas rencana relokasi satwa yang disebutnya sebagai identitas daerah Banten. Penolakan itu muncul ketika habitat asli Ujung Kulon baru saja menunjukkan daya dukung ekologisnya dengan lahirnya seekor bayi badak jawa secara alami.
Status WUP Berlaku sejak Februari 2026
Berdasarkan Kepmen ESDM tentang Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang berlaku sejak Februari 2026, seluruh area perairan yang mengelilingi TNUK ditandai dengan arsiran krem sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Keputusan yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu dibenarkan Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy.
Meski demikian, Ari berpendapat status WUP tidak serta-merta membolehkan pengerukan tambang tanpa persetujuan rencana tata ruang daerah. Menurutnya, status tersebut tetap berupa potensi yang pengelolaannya nanti dikembalikan pada tata ruang masing-masing kabupaten/kota.
Ari menjelaskan hal itu saat dikonfirmasi pada Senin (16/11/2026). “Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR [Rencana Tata Ruang] dan PKKPR [Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang]-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari James.
Sumber: AFU.id
