Indonesia masuk dalam daftar calon tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-33 atau COP33 yang dijadwalkan pada 2028. Peluang ini terbuka setelah China memutuskan tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto dalam media briefing di sela COP31 di Antalya, Turki, Sabtu (14/11). Ary memaparkan tantangan Indonesia menjadi tuan rumah COP33, yang sempat dibahas delegasi RI dengan delegasi China.
“Tadi kita barusan ketemu sama China sama Pak Menteri kita emang bener dia juga tanya Indonesia katanya untuk COP33, itu tahun berapa? Tahun 2028, nah bulan apa? November,” kata Ary.
Ary mengakui menjadi tuan rumah COP33 merupakan kesempatan bagus bagi Indonesia. Namun, Indonesia juga harus mempertimbangkan kemampuan untuk menyelenggarakan konferensi berskala internasional tersebut dengan baik, apalagi pada 2028 Indonesia akan memasuki tahun politik.
Menurut Ary, penyelenggaraan COP membutuhkan persiapan besar. Negara-negara di kawasan Asia lainnya juga menunjukkan ketertarikan untuk menjadi tuan rumah.
“Itu jadi berat buat kita, iya (kesempatan bagus), tapi kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga kan ini kan terlalu riskan buat kita,” ujarnya.
Ary mengungkapkan China juga mengurungkan niat menjadi tuan rumah COP33 karena mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk agenda politik dalam negeri. Ia menilai pemilihan tuan rumah COP33 menjadi tantangan tersendiri.
Kawasan Asia menjadi salah satu kandidat lokasi penyelenggaraan COP33. Korea Selatan dan India sebelumnya juga sempat menyatakan ketertarikan sebagai tuan rumah.
Tantangan Logistik dan Akreditasi
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH Irawan Asaad mengingatkan besarnya kebutuhan logistik untuk menyelenggarakan COP33. Ia menjelaskan Indonesia harus mampu mengakomodasi kedatangan puluhan hingga sekitar 100 ribu orang delegasi dari berbagai negara, termasuk para pimpinan negara.
“Anda bisa bayangkan mendatangkan 100 ribu orang ke negara Anda, mereka minta ke mana, ke Indonesia, misal mereka minta Bali. Seratus ribu orang mau datang ke negara kita, semuanya diurus, 168 negara kita harus urus dia punya akreditasi,” ujar Irawan.
Irawan kembali menegaskan risiko jika penyelenggaraan tidak berjalan optimal.
“Kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga ini terlalu riskan buat kita,” katanya.
