Kabar tentang tunjangan Rp50 juta per tahun bagi ahli waris Sultan Ibrahim Chaliluddin akhirnya dijawab langsung oleh pihak keluarga. Cicitnya, Adjie Benni Syarief Fiermansyah Chaliluddin, menegaskan bahwa keluarga tidak menerima dana semacam itu dari pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Ibrahim Chaliluddin pada 10 November 2026. Sejak penganugerahan itu, beredar kabar bahwa ahli waris Sultan Paser tersebut mendapat tunjangan berkelanjutan dari pemerintah senilai Rp50 juta setiap tahun.

Isu tersebut dikaitkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018. Regulasi itu mengatur persyaratan, tata cara, dan besaran tunjangan berkelanjutan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, serta keluarga pahlawan nasional.

Bantahan Keluarga Sultan Ibrahim Chaliluddin

Benni membantah kabar tersebut. Ia hadir langsung di Istana Negara saat upacara penganugerahan berlangsung, lalu menyampaikan klarifikasinya melalui keterangan tertulis. Menurut dia, keluarga tidak pernah menerima dana tunjangan rutin dari negara.

Benni menjelaskan bahwa keterangan mengenai aturan tersebut ia peroleh dari staf Kementerian Sosial. Penjelasan itu disampaikan saat pertemuan keluarga ahli waris pahlawan di hotel tempat rombongan menginap.

“Kami perlu menjelaskan ini kepada keluarga besar Sultan Ibrahim dan publik. Saat pertemuan keluarga ahli waris pahlawan di hotel tempat kami menginap, staf Kementerian Sosial menjelaskan bahwa sesuai Perpres 78 Tahun 2018, tunjangan hanya diberikan untuk janda atau duda Pahlawan Nasional,” jelasnya.

Dalam aturan yang sama, tunjangan tidak otomatis diturunkan ke generasi berikutnya. Benni memaparkan urutan penerima yang berlaku menurut ketentuan tersebut.

“Jika sudah tidak ada, maksimal hanya sampai keturunan pertama, yaitu anak kandung atau anak angkat yang sah. Keturunan berikutnya seperti cucu, cicit, dan seterusnya tidak mendapatkan tunjangan,” sambung Benni, lewat keterangan tertulis.

Penggantian Biaya Transportasi di Istana

Selama mengikuti rangkaian upacara penganugerahan di Istana Negara, Benni hanya menerima penggantian biaya transportasi sebesar Rp400.000. Nilai itu berbeda dengan dana tunjangan yang beredar di media sosial dan sejumlah pemberitaan.

Benni menjelaskan alasan jumlah tersebut. Ia dan tiga ahli waris pahlawan lain masuk dalam kelompok penggantian ongkos wilayah Jakarta.

“Saya bersama tiga ahli waris pahlawan lainnya dikelompokkan ke dalam wilayah penggantian ongkos Jakarta karena tidak melampirkan bukti pembelian bahan bakar dan struk tol,” tuturnya.

Meski mengklarifikasi kabar tersebut, Benni menyatakan keluarga besarnya tetap bersyukur atas pengakuan negara terhadap perjuangan Sultan Ibrahim Chaliluddin. Ia menyebut klarifikasi itu dibuat semata-mata untuk meluruskan prasangka yang berkembang di masyarakat. Benni yang menetap di Cianjur, Jawa Barat, menuturkan sikap keluarganya.

“Kami sudah sangat bersyukur, alhamdulillah. Namun, kami khawatir ada pihak luar yang berprasangka bahwa kami menerima tunjangan tersebut. Padahal kami tidak mendapatkan apa-apa selain piagam, tanda kehormatan bintang, Surat Keputusan Presiden, serta foto pahlawan yang akan dikirimkan ke rumah,” ungkapnya.

Pandangan Sejarawan soal Tunjangan Pahlawan

Muhammad Sarip, sejarawan publik sekaligus anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kalimantan Timur, membenarkan penjelasan Benni. Menurut Sarip, Perpres 78 Tahun 2018 memang membatasi tunjangan Rp50 juta per tahun hingga generasi anak kandung atau anak angkat.

Sarip menilai skema tersebut pada praktiknya hanya menjangkau keluarga pahlawan yang berjuang pada era pascakemerdekaan 1945, karena keturunan tingkat pertama dari mereka masih memungkinkan untuk hidup. Kondisi itu, menurutnya, membuat cicit seperti Benni berada di luar jangkauan tunjangan.

“Cicit Sultan Ibrahim tidak menerima dana tunjangan karena memang demikian regulasinya. Namun, mestinya ada atensi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengapresiasi dedikasi keturunan Sultan yang selama ini melestarikan arsip dokumen peninggalan serta merawat makam beliau secara swadaya di Cianjur,” kata Sarip.

Sarip yang juga koordinator tim penyusun Naskah Akademik Biografi Sultan Ibrahim Chaliluddin mengusulkan langkah konkret. Pemerintah Provinsi Kaltim diminta mengundang keluarga besar Sultan Paser dari Cianjur ke Samarinda, lalu memberikan penghargaan khusus yang ditampilkan di ruang publik.

Selain itu, Sarip mendorong Pemprov Kaltim memperluas sosialisasi sejarah kepahlawanan lokal kepada pelajar di sekolah. Saat ini, Kaltim telah memiliki dua Pahlawan Nasional, yakni Sultan Aji Muhammad Idris dan Sultan Ibrahim Chaliluddin. Satu tokoh lain, Abdoel Moeis Hassan, masih menunggu proses pengusulannya di Kementerian Sosial.

Nasib Usulan Abdoel Moeis Hassan

Abdoel Moeis Hassan merupakan pejuang asal Samarinda yang memimpin perlawanan mempertahankan kemerdekaan pada 1946–1949. Ia juga mempelopori integrasi Keresidenan Kaltim ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1950.

Berkas usulan Abdoel Moeis Hassan telah diajukan Dinas Sosial Kaltim ke Kemensos sejak 22 Februari 2024. Hingga kini, usulan tersebut belum mencapai tahap penetapan.

Sarip menyoroti surat dari Kemensos yang meminta kelengkapan revisi naskah akademik calon Pahlawan Nasional tersebut. “Ada surat dari Kemensos tertanggal 21 Februari 2025 kepada Gubernur Kaltim yang meminta kelengkapan revisi naskah akademik calon Pahlawan Nasional Abdoel Moeis Hassan, tetapi belum ditindaklanjuti. Pemprov harus bergerak dari sekarang agar awal 2027 revisi bisa rampung dan diajukan kembali ke pemerintah pusat,” pungkas Sarip.

Sumber: EKSPOSKALTIM