Dana iklim Norwegia untuk Indonesia bertambah US$100 juta atau setara Rp1,8 triliun. Tambahan tersebut disalurkan melalui skema Results-Based Contribution (RBC) tahap kelima dengan tarif US$10 per ton CO2e, dua kali lipat dibanding tahap sebelumnya.

Kabar itu diumumkan dalam pertemuan bilateral Indonesia-Norwegia di Paviliun Indonesia pada COP31 di Antalya, Turki. Norwegia menyalurkan dana tersebut sebagai bentuk penghargaan atas penurunan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan lahan selama periode 2020-2023.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyambut baik kontribusi itu. Menurut Hashim, dukungan Norwegia menunjukkan adanya kepercayaan bersama sekaligus komitmen untuk menjadikan capaian yang sudah terverifikasi sebagai aksi iklim yang berkelanjutan.

“Pada kesempatan ini, kami menyambut baik pengumuman tambahan kontribusi sebesar US$100 juta dari Norwegia sebagai kontribusi kelima dalam kemitraan ini,” ujar Hashim, sebagaimana dikutip CNN Indonesia pada 15 November 2026.

Nilai Rp1,8 Triliun di Tengah Kebutuhan yang Lebih Besar

Sekilas, tambahan US$100 juta tampak cukup melegakan. Namun jika disandingkan dengan komitmen Indonesia terhadap Tropical Forest Forever Facility (TFFF) sebesar US$1 miliar, nilai tambahan itu hanya sekitar sepersepuluhnya.

Kontribusi Norwegia dari empat tahap sebelumnya tercatat total US$216 juta, untuk periode 2016-2017 hingga 2019-2020. Dengan demikian, tahap kelima memang menawarkan nilai per ton yang lebih tinggi, tetapi volumenya belum tentu mampu memenuhi kebutuhan fiskal untuk perlindungan hutan, restorasi gambut, dan mangrove yang terus bertambah.

Tantangan lain terletak pada mekanisme pendanaan itu sendiri. Skema berbasis hasil hanya bisa berjalan jika emisi terverifikasi secara ketat dan berkesinambungan. Apabila sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) belum andal, peluang kontribusi berikutnya berisiko tertunda.

Perhutanan Sosial dan Rencana 70.000 Penjaga Hutan

Di dalam negeri, dana ini berkaitan langsung dengan program perhutanan sosial. Program tersebut telah memberikan akses kepada sekitar 1,4 juta keluarga atas lahan seluas lebih dari 8,3 juta hektare.

Jika alokasi dana berbasis hasil tidak sampai kepada masyarakat tersebut, upaya perlindungan hutan dikhawatirkan hanya menjadi angka di atas kertas.

Perhatian publik juga tertuju pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar jumlah personel penjaga hutan dan pemadam kebakaran dinaikkan dari 5.000 orang menjadi 70.000 orang. Penambahan sebesar itu membutuhkan pelatihan, teknologi pemantauan, dan anggaran operasional yang tidak sedikit.

Hashim menegaskan bahwa perlindungan hutan tidak semata-mata urusan lingkungan.

“Bagi Indonesia, melindungi hutan berarti melindungi masyarakat, menjaga ketahanan air dan pangan, serta memperkuat ketahanan nasional,” tuturnya dalam pernyataan yang dikutip CNN Indonesia.

Respons Publik dan Sorotan Transparansi

Respons publik umumnya positif terhadap pengakuan internasional atas penurunan emisi Indonesia. Meski begitu, sejumlah pihak menyoroti pemerataan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan serta transparansi penggunaan dana.

Isu penambahan personel penjaga hutan menjadi 70.000 orang juga ikut menjadi perhatian. Publik kini menunggu kejelasan bagaimana dana iklim tersebut diterjemahkan menjadi perlindungan nyata, bukan sekadar hasil diplomasi di forum multilateral.

Dampak bagi Pelaku Usaha dan Pasar Karbon

Bagi dunia usaha, tambahan dana ini memperkuat sinyal positif bagi investor yang berorientasi hijau dan bagi pasar karbon Indonesia. Kenaikan tarif RBC dua kali lipat mencerminkan penghargaan pasar karbon berbasis hasil atas capaian yang telah terverifikasi.

Insentif berbasis hasil juga berpotensi mendorong praktik pengelolaan hutan lestari serta restorasi gambut dan mangrove. Namun, pelaku usaha masih menunggu kepastian kerangka pasar karbon domestik yang memiliki standar integritas tinggi.

Ketergantungan pada pendanaan asing berbasis hasil juga menyimpan risiko. Jika tarif dan volume kontribusi berubah-ubah, keberlanjutan program dapat terganggu. Karena itu, diversifikasi sumber pendanaan melalui blended finance dan optimalisasi TFFF dinilai menjadi kebutuhan.

Jalan Menuju FOLU Net Sink 2030

Target kebijakan FOLU Net Sink 2030 menuntut konsistensi dalam jangka panjang. Penguatan sistem MRV nasional menjadi kunci agar capaian penurunan emisi cepat terverifikasi dan kredibel sehingga dapat menarik kontribusi RBC berikutnya.

Alokasi dana berbasis hasil juga perlu berpihak kepada masyarakat sekitar hutan, misalnya melalui skema pembagian manfaat (benefit-sharing) dalam perhutanan sosial.

Percepatan realisasi 70.000 personel penjaga hutan perlu diiringi pelatihan dan teknologi pemantauan berbasis satelit. Selain itu, keterbukaan penggunaan dana iklim melalui dasbor terbuka dinilai penting untuk menjaga kepercayaan mitra internasional maupun masyarakat.

Norwegia sudah menunjukkan komitmennya. Kini giliran Indonesia membuktikan bahwa tambahan US$100 juta tersebut benar-benar menjadi perlindungan hutan yang terukur, bukan sekadar angka yang dibahas di COP31.

Sumber: BERNAS.id