Meritokrasi kepemimpinan desa kembali menjadi sorotan menjelang pemilihan kepala desa serentak di 77 desa di Lombok Barat. Dosen Manajemen Pendidikan Islam IAI Nurul Hakim, Musta’in, menilai seorang pemimpin harus dinilai dari kemampuan dan rekam jejaknya, bukan dari siapa yang berada di belakangnya.
Musta’in mengawali tulisannya dengan sebuah mahfuzat yang bermakna tentang harga diri. Menurut ungkapan itu, pemuda sejati bukanlah mereka yang membanggakan nama ayahnya, melainkan yang berani berkata, “Inilah aku.” Pesan tersebut, menurutnya, menjadi kritik terhadap mentalitas yang suka berlindung di balik nama besar orang lain.
Nilai seseorang, kata Musta’in, semestinya tidak ditentukan oleh orang tua, tinggi rendahnya kedudukan keluarga, atau luasnya jaringan. Yang lebih penting adalah kapasitas, karya, integritas, dan prestasi yang bisa dibuktikan. Dalam konteks jabatan, hal itu makin relevan karena jabatan bukan ruang untuk memamerkan kedekatan, silsilah, atau pengaruh.
Kemampuan sebagai Syarat Utama Pemimpin
Jabatan, menurut Musta’in, adalah amanah yang menuntut kemampuan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki akses ke kekuasaan. Ia juga harus cakap menggunakan kewenangan untuk kepentingan masyarakat, dan mampu menunjukkan apa yang dapat ia kerjakan.
Ia menilai pertanyaan yang semestinya diajukan kepada calon pemimpin bukanlah siapa pejabat di belakangnya. Pertanyaan yang lebih tepat adalah apa kemampuannya, bagaimana rekam jejaknya, dan apa yang akan ia lakukan untuk masyarakat. Pertanyaan itu, menurutnya, penting direnungkan terutama saat Lombok Barat menghadapi pemilihan kepala desa di 77 desa.
Musta’in menegaskan, momen pemilihan tersebut bukan sekadar pergantian figur di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Momen itu adalah kesempatan menentukan arah masa depan desa lewat kepemimpinan yang berkualitas.
Ketika Kedekatan Lebih Dihargai daripada Kemampuan
Dalam teori manajemen birokrasi, Max Weber menjelaskan bahwa organisasi modern berjalan rasional, tertib, dan efektif bila dikelola dengan aturan formal, pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, dokumentasi, serta penempatan orang berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.
Weber juga membedakan otoritas rasional-legal dari otoritas tradisional. Dalam sistem rasional-legal, kekuasaan bersumber dari aturan dan kewenangan jabatan yang sah. Sebaliknya, dalam pola patrimonial, hubungan personal, loyalitas kepada figur, ikatan keluarga, dan kedekatan sosial justru bisa menjadi dasar distribusi kekuasaan.
Menurut Musta’in, gagasan Weber memberi pelajaran bagi kehidupan organisasi, termasuk pemerintahan desa. Persoalan mendasar dalam kepemimpinan muncul ketika kedekatan dianggap lebih penting daripada kemampuan.
Sumber: Tribunnews.com
