Perhutanan sosial menjadi salah satu jalan yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto untuk memberi warga akses legal mengelola kawasan hutan, sekaligus mendongkrak kesejahteraan ekonomi mereka. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa komitmen itu kini diwujudkan lewat pemberian izin pengelolaan hutan kepada masyarakat.

Meski demikian, Raja Juli mengingatkan bahwa lahan yang sudah diberikan harus diiringi peningkatan produktivitas. Tanpa itu, manfaat ekonominya belum tentu benar-benar dirasakan warga.

Lima SK untuk 309 Kepala Keluarga

Raja Juli menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Kawasan Tahura Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Kelima SK itu mencakup lahan seluas 3.238 hektare yang melibatkan 309 kepala keluarga di dua kabupaten.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut Presiden Prabowo memiliki kemauan politik untuk membuka akses bagi masyarakat lewat skema perhutanan sosial. “Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” katanya.

Dengan tambahan lahan tersebut, total area perhutanan sosial di Sulawesi Tengah kini sekitar 163.000 hektare. Raja Juli menilai capaian itu perlu dibarengi pengelolaan yang lebih optimal agar kawasan hutan memberi nilai ekonomi bagi warga sekitar.

Dorongan Tanam Komoditas Bernilai Tinggi

Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah penanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi. Penanaman disesuaikan dengan karakteristik dan kecocokan tanah di tiap wilayah.

Durian, pala, dan alpukat dinilai berpotensi dikembangkan secara masif untuk menambah pendapatan masyarakat. “Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Raja Juli menegaskan bahwa tujuan perhutanan sosial bukan sekadar membagi akses kelola lahan. Yang lebih penting, masyarakat perlu mampu memanfaatkan potensi hutan secara produktif.

Selain mengangkat ekonomi warga sekitar hutan, pengembangan komoditas tersebut diharapkan memberi efek berganda bagi perekonomian daerah. Langkah ini juga dinilai mendukung ketahanan pangan nasional.

“Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: Rmol.id