Presiden Prabowo Subianto membeberkan latar belakang keputusannya menunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam pidatonya di hadapan keluarga besar Muhammadiyah. Ia mengakui awalnya belum mengenal sosok yang kemudian dipercaya memimpin Polri.
Cerita penunjukan Kapolri itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, ia menguraikan bagaimana dirinya mencari figur yang dinilai pantas menduduki jabatan tersebut.
Prabowo mengaku sebelumnya menanyakan latar belakang calon yang diajukan kepadanya. Ketika diberi tahu bahwa sosok itu berasal dari Pandeglang, Banten, ia lalu menanyakan jabatan yang saat itu diemban calon tersebut.
“Saya sudah jadi jenderal, dia jadi apa? Katanya Kapolres. Saya jenderal biasanya kalau melihat letnan itu sudah kayak apa,” ujar Prabowo sambil berseloroh.
Setelah mempertimbangkan sejumlah nama, ia mengatakan justru merasa cocok dengan sosok tersebut. Prabowo bahkan menanyakan identitas dan asal-usul orang itu kepada Kepala BNN.
“Siapa itu? Dari mana dia? Pandeglang, Banten. Itu saja. Setelah itu saya langsung tunjuk, kau Kapolri,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, keputusan itu terbukti membawa hasil positif bagi negara. Ia menegaskan pernyataannya bukan untuk memuji seseorang, melainkan penilaian atas apa yang dianggapnya benar.
“Saya bukan muji-muji orang. Saya ini sulit muji. Saya harus akui yang benar katakan benar, yang salah ya salah, dengan segala risiko,” tegasnya.
Sorotan soal Buzzer dan Aliran Dana
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung serangan buzzer yang disebutnya terjadi hampir setiap malam. Ia mengungkap dugaan adanya aliran uang dalam jumlah besar untuk membiayai serangan dan memengaruhi tokoh tertentu hingga memicu perpecahan di masyarakat.
Ia menilai ambisi politik adalah hal wajar dalam demokrasi. Meski begitu, Prabowo mengingatkan demokrasi tidak boleh dikuasai kelompok bermodal besar, apalagi jika kekayaannya berasal dari praktik yang tidak halal.
Kritik Mahalnya Ongkos Politik
Prabowo juga mengkritik tingginya ongkos politik di Indonesia. Ia menyoroti kabar mengenai kebutuhan dana hingga puluhan miliar rupiah untuk menjadi anggota DPR maupun kepala daerah.
“Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar jadi DPR bisa puluhan miliar. Ini bagaimana? Apakah ini cita-cita pendiri bangsa? Apakah ini yang diperjuangkan para pendiri bangsa?” ujarnya.
Presiden menegaskan demokrasi Indonesia seharusnya memberi ruang bagi rakyat menentukan pemimpin secara bebas. Demokrasi, menurutnya, tidak boleh menjadi sistem yang dapat dibeli, disandera, dan dikendalikan pemilik modal.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pidato Prabowo. Ia mengingatkan praktik politik berbiaya tinggi dan politik uang berpotensi menjauhkan demokrasi dari cita-cita kemerdekaan.
Sumber: Wawai News
