Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Jaman, mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi Sungai Citarum dan perbaikan sistem drainase. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi banjir parah yang setiap tahun merendam ribuan rumah di wilayah Karawang, khususnya Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok.
Dian Fahrud Jaman, yang merupakan perwakilan dari Partai Nasdem, menyampaikan bahwa pihaknya bersama pimpinan DPRD Karawang telah meninjau langsung lokasi banjir. Mereka juga mendengarkan keluhan masyarakat yang terdampak luapan Sungai Citarum.
“Tadi kami sudah meninjau lokasi, memang Sungai Citarum ini perlu adanya normalisasi. Warga juga meminta adanya sodetan di sungai citarum agar aliran air tidak langsung masuk ke permukiman masyarakat,” kata Dian Fahrud Jaman pada Sabtu (31/01).
Ia menjelaskan, aspirasi tersebut akan disampaikan sesuai kewenangan masing-masing. Untuk persoalan Sungai Citarum yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pihaknya akan meneruskan melalui Fraksi NasDem DPR RI, khususnya kepada Saan Mustopa.
“Nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan DPR RI, khususnya Kang Saan Mustopa. Karena persoalan normalisasi Citarum ini memang menjadi kewenangan pusat. Tanpa normalisasi, masyarakat khawatir setiap musim hujan akan mengalami kondisi yang sama,” ungkapnya.
Sorotan Terhadap Sistem Drainase Lokal
Selain masalah Sungai Citarum, Dian juga menyoroti buruknya sistem drainase di wilayah Karyasari dan Rengasdengklok. Banyak saluran air yang tersumbat, menyebabkan air sulit mengalir keluar dari permukiman saat banjir.
“Drainase ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Banyak sumbatan yang menyebabkan air tertahan di pemukiman warga. Ini akan kami sampaikan ke dinas terkait saat rapat dengan Pemda agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dian mengungkapkan, DPRD Karawang telah berkeliling meninjau berbagai titik banjir sejak bencana pertama terjadi. Sebelumnya, fokus peninjauan berada di kawasan perkotaan sebelum bergeser ke wilayah Rengasdengklok.
“Kami hampir berkeliling ke semua titik banjir. Keluhannya hampir sama, yaitu luapan Sungai Citarum dan Cibeet, sementara di perkotaan persoalannya lebih ke sistem drainase,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya penanganan banjir yang serius dan terkoordinasi. “Penanganan banjir harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar masyarakat tidak terus dihantui kekhawatiran setiap musim hujan tiba,” lanjutnya.
Peran Aktif Masyarakat
Dian juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan, khususnya saluran air di sekitar permukiman. Partisipasi publik dinilai penting untuk mencegah banjir berulang.
“Kami berharap tidak hanya pemerintah yang bergerak, tapi masyarakat juga peduli terhadap lingkungan. Saluran-saluran di lingkungan harus dijaga bersama agar tidak tersumbat. Ini penting supaya persoalan banjir tidak terus berulang di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.
