Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, telah menyerahkan dokumen syarat teknis dan administrasi untuk pembangunan infrastruktur Program Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Penyerahan ini menjadi langkah serius Pemkab dalam memfasilitasi pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan anak-anak putus sekolah di wilayahnya.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengungkapkan bahwa dokumen yang diserahkan adalah Readiness Criteria (RC) Sekolah Rakyat. “Syarat teknis berupa dokumen Readiness Criteria (RC) Sekolah Rakyat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi daerah setelah usulan disampaikan ke kementerian terkait,” kata Erwin Burase melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Palu, Selasa (12/5/2026).
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Erwin Burase kepada Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Jabo Priyono pada Senin (11/5) di Jakarta. Dalam penyerahan itu, Bupati didampingi oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Parigi Moutong.
Erwin menjelaskan, RC yang disusun memuat kondisi kesiapan lahan dan lokasi sebelum pembangunan fisik dimulai. Kemensos sendiri telah menetapkan Parigi Moutong masuk dalam jadwal pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat pada triwulan III 2026.
Penyerahan dokumen ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program nasional. “Agenda pemerintah pusat memperluas akses pendidikan sebagai solusi bagi anak-anak putus sekolah dan masyarakat kurang mampu di wilayah Parigi Moutong dan kami berkomitmen mengawal program itu,” ujarnya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Parigi Moutong telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9,2 hektare. Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan berada di Desa Jono Kalora, Kecamatan Parigi Barat.
Keseriusan Pemkab Parigi Moutong dalam menghadirkan Sekolah Rakyat didasari oleh kondisi geografis daerah yang memiliki banyak wilayah terpencil, sehingga akses pendidikan di sana belum maksimal. “Kondisi geografis salah satu tantangan pendidikan di daerah kami. Kalau Sekolah Rakyat hadir, anak-anak di wilayah terpencil bisa ditempatkan di fasilitas pendidikan tersebut, kami berharap Kemensos mempertimbangkan kondisi daerah,” ucap Erwin.
Selain itu, Pemkab juga telah memulai upaya menyentuh anak-anak dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui program pendidikan gratis. Program ini merupakan hasil kerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
Beberapa anak dari KAT saat ini telah mendapatkan kesempatan pendidikan melalui program tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memutus keterisolasian sosial dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah terpencil. “Kami ingin memastikan anak-anak dari KAT memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung, melalui koordinasi dan dukungan bersama Kementerian Sosial,” tutur Erwin.
Pemda Parigi Moutong juga terus melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi dengan baik, sehingga program pendidikan dapat menjangkau seluruh sasaran.
