Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional setelah dinobatkan sebagai daerah dengan kinerja terbaik berstatus Kinerja Tinggi. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Capaian ini menegaskan konsistensi Banyuwangi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Penghargaan diserahkan dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di Plaza Kemendagri, Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Penilaian dilakukan melalui evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang menjadi tolok ukur nasional dalam menilai akuntabilitas dan performa pemerintah daerah. Sebanyak 606 indikator menjadi dasar penilaian, mencakup berbagai sektor mulai dari pengentasan kemiskinan, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, hingga pelestarian lingkungan dan inovasi daerah.
Ini merupakan kali keempat Banyuwangi meraih posisi teratas dalam kategori tersebut. Sebelumnya, daerah ini juga dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif pada tahun 2025, serta mampu menjaga konsistensi inovasi selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018.
Banyuwangi mencatat skor tertinggi 3,8202, dengan tren pembangunan yang terus menunjukkan peningkatan. Kinerja tersebut juga tercermin dari sejumlah indikator makro yang positif:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,17 pada tahun 2025.
- Tingkat kemiskinan turun ke angka 6,13%, yang merupakan terendah sepanjang sejarah Banyuwangi.
- Pendapatan per kapita masyarakat turut naik menjadi Rp67,08 juta, dari Rp62,08 juta pada tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa capaian tersebut harus diiringi manfaat nyata bagi masyarakat. “Di balik capaian indikator, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah terus menghadirkan program yang efektif dan efisien untuk masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi penghargaan ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutnya sebagai dorongan untuk terus melakukan perbaikan. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Kami menyadari masih banyak yang perlu ditingkatkan, dan kami akan terus mendorong program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutur Ipuk.
Di sektor pelayanan dasar, capaian Banyuwangi juga menunjukkan hasil optimal, terutama pada layanan kesehatan bagi balita, ibu hamil, persalinan, hingga menyusui yang telah mencapai 100%. Selain itu, Banyuwangi meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menjadikannya satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mencapai tingkat akuntabilitas tertinggi tersebut.
Ke depan, pemerintah daerah akan terus menyelaraskan program pembangunan dengan agenda nasional dan kebijakan provinsi. Fokus akan tetap pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas fiskal, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
