Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya percepatan penurunan angka kemiskinan, yang disebutnya sebagai “musuh bersama”, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Palu, Senin (27/4/2026). Ia menargetkan angka kemiskinan di provinsi tersebut dapat ditekan hingga sekitar 5 persen pada tahun 2030.
Dalam forum tersebut, Anwar Hafid menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Musuh bersama kita adalah kemiskinan. Ini harus kita hadapi secara terarah dan bersama-sama agar bisa kita tekan secara signifikan,” ujar Gubernur.
Ia juga mengingatkan bahwa Musrenbang merupakan tahapan krusial dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, bukan sekadar agenda seremonial. “Musrenbang ini sifatnya pokok dan wajib. Tidak akan ada program tanpa melalui proses musrenbang. Ini bukan formalitas, tetapi fondasi dalam menentukan arah pembangunan,” tegasnya.
Selain target penurunan kemiskinan, Gubernur Anwar Hafid turut menyoroti sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan. Isu-isu tersebut meliputi tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) yang mencapai 78.054 unit, dengan Kabupaten Parigi Moutong sebagai wilayah dengan jumlah tertinggi.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah aktivitas pertambangan ilegal, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), peredaran narkoba, inflasi, serta ancaman kekeringan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino.
Untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran dan berdampak nyata, Gubernur menekankan pentingnya integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama. “Fiskal kita semakin terbatas, sementara kebutuhan pembiayaan dan tuntutan masyarakat semakin besar. Karena itu, perencanaan harus tepat sasaran dan berdampak nyata,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah Arfan menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 ditargetkan rampung pada Juni 2026. RKPD ini akan memuat sekitar 150 program, 349 kegiatan, dan 1.356 subkegiatan.
Arfan menambahkan, dokumen perencanaan tersebut juga akan mengakomodasi 7.392 usulan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk 164 usulan dari berbagai kabupaten/kota. Ia memastikan tema RKPD 2027 selaras dengan visi pembangunan nasional dan program prioritas pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dapat menciptakan sinkronisasi program pembangunan lintas sektor dan wilayah, guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
