Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa Program Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers merupakan instrumen krusial untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas, kredibel, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menekankan bahwa Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara tidak hanya berperan sebagai pelaksana PSO Bidang Pers, tetapi juga menjadi rujukan utama informasi publik.
“PSO Pers bukan sekedar program, ini adalah instrumen strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, kredibel, dan tentunya menjangkau semua lapisan,” ujar Fifi dalam acara Kick Off Pelaksanaan PSO Bidang Pers 2026 di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Penguatan Narasi Program Prioritas Pemerintah
Fifi mendorong agar produksi pemberitaan PSO Bidang Pers dapat memperkuat narasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga inisiatif transformasi digital.
Salah satu narasi prioritas yang disoroti Fifi adalah upaya perlindungan anak di ruang digital. Hal ini diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak.
Menurutnya, peraturan ini merupakan terobosan sekaligus komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada anak-anak di ranah digital.
“PSO tidak lagi cukup hanya bicara soal berapa banyak berita yang diproduksi, tapi apakah relevan, seberapa berdampak, dan seberapa berpihak pada kebutuhan publik,” tegas Fifi.
Komitmen LKBN Antara dalam Komunikasi Publik
Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Benny Siga Butarbutar, menyatakan komitmen lembaganya untuk mendukung program komunikasi publik melalui penyebarluasan narasi pembangunan nasional.
Benny menjelaskan, PSO Bidang Pers adalah program kolaboratif antara LKBN Antara dan Kemkomdigi yang bertujuan memastikan informasi publik berkualitas dapat menjangkau hingga ke pelosok negeri.
“PSO Bidang Pers ini diarahkan untuk memperkuat narasi implementasi program pembangunan prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah 2026 yang mengusung tema kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” papar Benny.
