Kenaikan harga kantung plastik di pasaran menjadi sorotan utama setelah eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu gangguan serius pada rantai pasok minyak dunia. Penutupan Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak, berdampak langsung pada melonjaknya biaya produksi bagi sektor industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Namun, di tengah kepanikan tersebut, fenomena ini justru dinilai sebagai “berkah terselubung” bagi kelestarian alam. Rizkiy Amaliyah Barakwan, pakar lingkungan dari Universitas Airlangga (Unair), memandang tingginya harga plastik sebagai momentum krusial untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap material berbahan dasar fosil.
Momen Emas untuk Kemasan Ramah Lingkungan
“Wadah yang ramah lingkungan memiliki biodegradabilitas tinggi dan dapat terdekomposisi hanya dalam hitungan minggu,” jelas Rizkiy pada Selasa (14/4/2026). Ia menambahkan, “Penggunaannya jauh lebih baik karena meninggalkan jejak karbon yang rendah dan langsung mendukung ekonomi sirkular masyarakat, seperti menggerakkan roda ekonomi petani daun pisang hingga produsen kertas daur ulang.”
Menurut Rizkiy, mahalnya harga plastik secara tidak langsung “memaksa” pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif. Kondisi ini pada akhirnya membangun kesadaran kolektif, terbukti dengan maraknya kampanye UMKM di media sosial yang memviralkan transisi mereka menuju kemasan ramah lingkungan.
“Ini sangat penting, karena sustainability (keberlanjutan) tidak hanya bisa digerakkan oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh pergeseran permintaan pasar,” ungkapnya. Rizkiy melanjutkan, “Lonjakan harga plastik ini justru membuka peluang besar bagi kita untuk keluar dari ketergantungan struktural terhadap material fosil impor dan beralih ke inovasi bahan lokal.”
Peran Pemerintah dan Pendekatan Daur Hidup
Meski demikian, Dosen Teknik Lingkungan Unair ini mengingatkan bahwa euforia kemasan ramah lingkungan tidak akan bertahan lama tanpa didukung sistem yang matang. Pemerintah dituntut hadir untuk memberikan standardisasi edukasi terkait higienitas dan keamanan pangan bagi produk yang menggunakan kemasan alternatif.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan stimulus berupa insentif khusus bagi UMKM yang berani mengambil langkah berani beralih ke kemasan non-plastik. Langkah ini krusial untuk memastikan transisi berjalan mulus dan berkelanjutan.
Untuk memastikan inisiatif ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pilar ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), 14 (Kehidupan Bawah Air), dan 15 (Kehidupan di Darat), Rizkiy menekankan pentingnya pendekatan life cycle thinking (pemikiran daur hidup). Artinya, konsumen dan pelaku usaha tidak sekadar mengganti bahan, tetapi juga memahami cara mengelola limbahnya agar bisa benar-benar kembali ke alam tanpa menimbulkan masalah baru.
Kolaborasi Penjual dan Pembeli Jadi Kunci
Sebagai langkah taktis yang bisa segera dieksekusi, Rizkiy mendorong adanya kolaborasi aktif antara penjual dan pembeli. “Masyarakat sebaiknya mulai menerapkan prinsip kurangi, gunakan ulang, dan ganti dengan alternatif ramah lingkungan,” pungkasnya.
Di sisi lain, ia menyarankan, “UMKM bisa mengedukasi dengan cara memberikan diskon jika pelanggan membawa wadah sendiri, atau menerapkan sistem refill (isi ulang) untuk menekan biaya kemasan.” Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat adopsi kebiasaan baru yang lebih berkelanjutan.
