Palu, ANTARA – Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendesak pemerintah Indonesia untuk berani menata ulang sistem distribusi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, keberanian ini menjadi kunci agar subsidi dapat lebih tepat sasaran, berkaca pada langkah yang telah diambil Malaysia.
Sofyano Zakaria menyoroti perbedaan mendasar antara sistem subsidi BBM di Malaysia dan Indonesia terletak pada keberanian dalam menata ulang distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia menyebut Malaysia telah bergerak lebih maju dengan menerapkan sistem subsidi berbasis kuota dan identitas warga.
Malaysia Terapkan Kuota Berbasis Identitas
“Jadi Malaysia tidak lagi sekadar menjual BBM murah, tetapi mengatur siapa yang berhak dan berapa banyak yang boleh dikonsumsi. Ini langkah berani dan rasional,” kata Sofyano melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Palu, Kamis (9/4/2026).
Ia menuturkan, untuk subsidi BBM jenis RON95 di Malaysia diberikan dengan kuota sekitar 200 liter per bulan per individu. Jika konsumsi melebihi batas tersebut, masyarakat diwajibkan membeli dengan harga pasar.
“Skema ini dinilai mampu menekan pemborosan sekaligus memastikan subsidi hanya dinikmati oleh kelompok yang memang membutuhkan,” ucapnya.
Indonesia Terjebak Pola Lama
Sementara itu, Sofyano menilai Indonesia masih terjebak dengan pola lama, yakni menjaga harga tetap murah, tetapi lemah dalam pengendalian distribusi. Kondisi ini menyebabkan subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.
“Indonesia seolah takut menaikkan harga atau membatasi konsumsi, sehingga subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, termasuk pemilik kendaraan besar dan industri,” sebutnya.
Menurut dia, harga BBM subsidi di Indonesia memang relatif terjangkau untuk jenis Pertalite dan Solar. Namun, tanpa pembatasan konsumsi yang tegas, subsidi menjadi tidak efisien dan membebani anggaran negara.
“Tentunya tanpa pembatasan konsumsi yang tegas, subsidi menjadi tidak efisien dan membebani anggaran negara. Jadi ini bukan soal murah atau mahal, tapi soal tepat atau tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Sistem Barcode Belum Efektif
Sofyano juga menyebutkan bahwa sistem di Indonesia yang berbasis kendaraan dan barcode belum cukup efektif. Ia menggarisbawahi adanya celah penyalahgunaan.
“Penggunaan sistem barcode masih banyak celah penyalahgunaan, termasuk praktik pengisian berulang dan distribusi ilegal. Sementara itu, Malaysia menggunakan pendekatan berbasis individu yang lebih sulit dimanipulasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendekatan Malaysia juga memiliki risiko. Pembatasan kuota bisa menimbulkan tekanan bagi kelompok pengguna tinggi seperti pelaku usaha transportasi. Selain itu, kebijakan yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan resistensi publik jika tidak disertai komunikasi yang baik.
“Indonesia memang lebih stabil secara sosial karena harga dijaga rendah. Tapi stabilitas semu ini mahal harganya. APBN kita terbebani, dan subsidi tidak tepat sasaran,” pungkasnya.
Sofyano menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera beralih ke sistem subsidi yang lebih terarah, menggabungkan pendekatan harga dan kuota. “Kalau tidak berani berubah, kita akan terus membakar uang negara tanpa hasil yang adil,” tutur Sofyano. 
