Pemerintah China mendesak agar setiap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait situasi di Timur Tengah tidak justru mendukung agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Beijing menekankan pentingnya resolusi yang berfokus pada peredaan ketegangan dan dialog damai.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (7/4/2026), menegaskan sikap negaranya. “China percaya bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB harus kondusif untuk meredakan ketegangan, menghentikan konflik, dan melanjutkan pembicaraan. Tindakan tersebut tidak boleh digunakan untuk mendukung gerakan militer ilegal dan terlebih lagi menambah bahan bakar ke api konflik,” kata Mao Ning.

Penolakan Resolusi Selat Hormuz

Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa Rusia, China, dan Prancis sebelumnya menghalangi resolusi DK PBB yang akan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Resolusi tersebut diusulkan oleh Bahrain dan didukung oleh negara-negara Teluk.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyebut resolusi itu akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan “semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai dengan keadaan, di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya, termasuk di dalam perairan teritorial negara-negara pesisir di dalam atau yang berbatasan dengan Selat Hormuz.”

Usulan Bahrain ini telah memasuki revisi keempat setelah perundingan tertutup selama berminggu-minggu. Tujuannya adalah untuk mengamankan jalur transit dan mencegah upaya menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz. Resolusi itu juga menuntut agar Iran segera menghentikan semua serangan terhadap kapal dagang dan komersial di selat tersebut.

Pemungutan suara resmi atas resolusi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (3/4), namun belum dilaksanakan dan belum dapat dipastikan apakah para pendukungnya mampu memperoleh dukungan dari Rusia, China, dan Prancis yang memiliki hak veto.

Prioritas Dialog Damai

Mao Ning menambahkan, “Karena konflik mengenai Iran terus meluas, prioritas utama adalah secara aktif mempromosikan pembicaraan perdamaian untuk mengakhiri konflik.” Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara utama yang bertanggung jawab, China, ungkap Mao Ning, siap memainkan peran konstruktif dalam mewujudkan gencatan senjata, memulihkan perdamaian, dan mewujudkan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan.

Menurut pemberitaan media, sumber diplomatik menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

Resolusi Sebelumnya dan Kritik Iran

Sebelumnya, pada 11 Maret 2026, DK PBB telah mengadopsi resolusi yang diajukan oleh Bahrain atas nama Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Resolusi ini menuntut Iran segera menghentikan serangan terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania, serta menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan ancaman serius terhadap keamanan internasional. Resolusi tersebut didukung oleh 13 negara, sementara Rusia dan China mengambil sikap abstain.

Namun, resolusi itu tidak menyebutkan agresi AS dan Israel, bahkan tidak menyerukan kedua negara tersebut untuk menghentikan serangan terhadap Iran. Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengkritik dokumen tersebut, dengan menyatakan bahwa beberapa anggota Dewan berusaha membalikkan peran dan posisi korban dan agresor.

Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Eskalasi tersebut memicu blokade de facto di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari kawasan Teluk ke pasar global. Kondisi ini turut menekan ekspor dan produksi energi serta mendorong kenaikan harga di pasar internasional.