Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati mendorong masyarakat di Kecamatan Wiyung, Surabaya, untuk aktif mengawasi program Makan Bergizi Gratis. Ia meminta warga berani melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam distribusi maupun kualitas makanan di lapangan. Pernyataan ini disampaikan Indah saat menemui konstituen di Kebon Kota, Jajar Tunggal, pada Rabu, 4 Maret 2026.
Menurut Indah, program besar dari Badan Gizi Nasional (BGN) ini memiliki risiko tinggi jika tidak dibarengi kontrol sosial yang kuat dari tingkat akar rumput. “Tugas saya di DPR adalah memastikan manfaatnya sampai ke tangan yang berhak. Masukan dari Bapak dan Ibu sekalian menjadi bahan evaluasi agar kebijakan ini tepat sasaran,” ujar Indah.
Politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur I ini menjelaskan, posisinya di Komisi IX menempatkannya sebagai mitra strategis Badan Gizi Nasional. Namun, ia secara tegas memilih untuk tidak terlibat dalam urusan teknis penyediaan makanan, seperti pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut diambil guna menjaga integritas dan menghindari benturan kepentingan antara fungsi pembuat kebijakan dengan pelaksana proyek.
“Saya tegaskan, saya tidak mengelola dapur SPPG. Saya memilih berdiri di barisan pengawas. Dengan begitu, saya bisa bicara lantang jika ada yang tidak beres tanpa ada beban konflik kepentingan,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri dirancang bukan sekadar bantuan pangan sesaat. Pemerintah memproyeksikan skema ini sebagai investasi manusia untuk memangkas angka tengkes (stunting) dan meningkatkan daya saing generasi mendatang, mulai dari fase kehamilan hingga usia sekolah.
Indah juga menyarankan warga agar aktif berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah masing-masing jika menemukan kendala teknis. Ia menekankan, transparansi anggaran dan kualitas gizi menjadi harga mati agar visi menuju Indonesia Emas tidak terjegal oleh praktik penyimpangan di tingkat lokal.
