DPRD NTB Kawal Program BSPS: 89 RTLH Tuntas Dibedah, Ribuan Unit Lain Menanti

Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Megawati Lestari, memastikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berhasil merenovasi 89 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah tersebut sepanjang tahun 2025. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin memiliki tempat tinggal yang layak.

“Alhamdulillah di 2025 sebanyak 89 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah tuntas dikerjakan melalui bantuan program BSPS,” ujar Megawati di Mataram, Kamis (05/03/2026).

Ia menjelaskan, bantuan stimulan BSPS tersebut merupakan aspirasi dari Wakil Ketua DPR RI sekaligus anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok, Sari Yuliati. Pada tahun 2025, program ini tersebar di beberapa desa di Kabupaten Lombok Tengah, meliputi 20 unit di Desa Penujak, 20 unit di Desa Plambek, 20 unit di Desa Bonder, serta sisanya di Desa Kawo dan Desa Darek.

Megawati, yang juga anggota DPRD NTB Dapil Kabupaten Lombok Tengah, menambahkan bahwa jumlah unit yang akan direnovasi akan ditambah pada tahun ini dan kembali disebar di Kabupaten Lombok Tengah. “Semua nanti akan dibagi rata,” terangnya.

Untuk tahun 2026, usulan pengerjaan RTLH di NTB mencapai 3.700 unit. Jumlah ini akan dibagi dalam tiga tahap pengerjaan, dengan tahap pertama sebanyak 1.500 unit, dan sisanya akan diselesaikan pada tahap kedua dan ketiga.

Setiap unit rumah mendapatkan alokasi biaya sebesar Rp20 juta. Rinciannya, Rp2,5 juta dialokasikan untuk ongkos tukang, sementara Rp17,5 juta digunakan untuk pembelian bahan bangunan. “Ini sudah cukup, bayangkan atap-atap yang tadinya bocor sudah bagus semua dan nyaman untuk ditempati masyarakat,” ucap Megawati, menyoroti dampak positif program ini.

Megawati Lestari menyampaikan apresiasi tinggi terhadap program BSPS dari pemerintah pusat ini, yang dinilai sangat membantu keluarga miskin, terutama mengingat NTB masih termasuk dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan yang signifikan. “Program ini tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan martabat penerima manfaat,” tegasnya.