Anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret melindungi perekonomian masyarakat kecil dari dampak gejolak konflik di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan Kaisar di Jakarta pada Kamis, 5 Maret 2026.
Kaisar menegaskan bahwa situasi geopolitik global memiliki implikasi langsung terhadap kondisi domestik. “Ini bukan sekadar urusan geopolitik yang jauh dari kita. Ketika Selat Hormuz bergejolak, industri kita ikut berguncang,” ujarnya.
Menurutnya, perang tidak pernah menguntungkan masyarakat kecil. Pihak yang selalu mengalami kerugian adalah pedagang, perajin, hingga buruh. Oleh karena itu, pemerintah dinilai harus segera mengambil langkah antisipatif.
Ia menilai situasi saling serang di Timur Tengah berpotensi mengguncang fondasi industri nasional Indonesia. Kaisar mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan dampak sistemik konflik ini terhadap rantai pasok industri manufaktur, sektor UMKM, serta stabilitas harga energi dalam negeri.
Struktur industri nasional disebutnya cukup rentan terhadap gejolak eksternal. Data menunjukkan 90 persen bahan mentah industri manufaktur nasional masih berasal dari impor, dengan 30 persen di antaranya bergantung dari China. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor bahan baku sepanjang Januari hingga Juli 2023 mencapai 93,97 miliar dolar AS, setara 73,25 persen dari total impor nasional. Industri tekstil nasional juga mengimpor monoetilen glikol (MEG) hingga 85 persen dari kawasan Timur Tengah.
Di samping itu, Kaisar juga mengutuk keras agresi militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat (AS) kepada Iran. Menurutnya, kedua negara tersebut telah melanggar kedaulatan negara lain. “Posisi politik saya tegas, mengutuk segala bentuk agresi militer yang melanggar kedaulatan negara lain,” katanya. Ia menambahkan bahwa amanat Pembukaan UUD 1945 sudah jelas, Indonesia menentang penjajahan di atas dunia dalam bentuk apapun.
sumber gambar: gesit.id 
