Gaya Hidup Mewah Pejabat Kaltim Jadi Sorotan: Adik Ingin Helikopter, Kakak Dikecam Mobil Rp8,5 Miliar

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hassanudin Mas’ud, menjadi sorotan publik setelah sebuah video pernyataannya viral di media sosial Threads. Dalam video tersebut, Hassanudin menyatakan keinginannya untuk memiliki helikopter jika kelak menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Pernyataan ini muncul di tengah kritik tajam terhadap gaya hidup pejabat di provinsi tersebut.

Keinginan Hassanudin untuk memiliki helikopter disebutnya sebagai solusi untuk menunjang mobilitas kerja. Ia beralasan, wilayah Kalimantan Timur yang sangat luas, seperti perjalanan menuju Kabupaten Berau, membutuhkan “effort” dan waktu yang besar jika ditempuh melalui jalur darat. “Kalau saya jadi gubernur, saya nggak mau beli mobil. Saya beli helikopter saja. Karena kalau ke Berau itu effort-nya besar kalau lewat darat,” ujar Hassanudin Mas’ud dalam potongan video berdurasi singkat yang beredar luas.

Pernyataan ini sontak memicu kontroversi, mengingat kakak kandungnya, Rudy Mas’ud, yang akan menjabat Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030, sebelumnya telah dikecam keras. Rudy Mas’ud menjadi pusat perhatian publik atas pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar yang menggunakan dana anggaran daerah. Rudy sendiri memenangkan Pilkada 2024 dengan dukungan utama dari Partai Golkar.

Polemik pengadaan fasilitas mewah ini bahkan menarik perhatian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, yang dikabarkan telah memberikan teguran lisan kepada Rudy Mas’ud untuk menjaga citra partai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilaporkan tengah memantau pengadaan kendaraan mewah tersebut guna memastikan tidak ada unsur penyalahgunaan kekuasaan atau kerugian negara.

Masyarakat dan netizen menilai keinginan Hassanudin tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan infrastruktur. Banyak pihak menyoroti kondisi jalan di Kalimantan Timur yang masih membutuhkan perbaikan serius. Keluhan mengenai buruknya infrastruktur jalan menjadi narasi tandingan yang kuat dari warga.

Kritik tajam pun membanjiri kolom komentar video Hassanudin. “Kunjungan cukup jalan darat makanya jalannya dibagusi bukan mau ini dan itu.. Tp fasilutas ga dibagysi,” tulis salah satu pengguna media sosial. Netizen lain menambahkan, “Bikin jln dong yg bagus, biar rakyat jg bisa ngerasain, kalo helikopter ente doang yg bisa ngerasain.”

Dominasi keluarga Mas’ud di kursi pemerintahan Kalimantan Timur, dengan satu menjabat Gubernur dan yang lain Ketua DPRD, membuat setiap pernyataan mengenai fasilitas dinas menjadi sangat sensitif. Bagi generasi Z dan milenial, gaya hidup pejabat sering kali dipandang sebagai cerminan nyata dari prioritas kebijakan mereka. Pengadaan barang mewah di tengah keterbatasan anggaran pendidikan atau kesehatan daerah kerap memicu sentimen negatif yang masif di media sosial.

Meskipun Hassanudin tetap menekankan bahwa letak geografis Kalimantan Timur yang sangat luas merupakan kendala utama, masyarakat tetap berpendapat bahwa solusi atas masalah jarak tersebut adalah perbaikan akses transportasi darat yang dapat dinikmati semua lapisan warga, bukan fasilitas eksklusif bagi pejabat.